Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menenangkan Sekretaris Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ardy Mbalembout di lobi Hotel Sultan, Sabtu (13/4/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Kader Partai Demokrat Ardy Mbalembot berteriak-teriak partainya agar keluar dari koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat kelima Pilpres 2019 berlangsung.
Ia berteriak di luar lokasi debat, tepatnya di bagian belakang Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam.
Ardy meneriakkan hal tersebut tak lama setelah Prabowo menyalahkan Presiden-presiden sebelum Joko Widodo terkait kegagalan perekonomian negara.
"Bila perlu kita keluar dari koalisi. Gue Ardy Mbalembout. Kalau perlu kita keluar dari koalisi. Saya Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat," ujar Ardy.
Baca juga: Saat Prabowo Salahkan Para Presiden Sebelum Jokowi soal Perekonomian Negara
Ardy lantas langsung dikerubungi para awak media yang hendak memperjelas apa keluhannya.
Namun, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari langsung mendatangi Ardy begitu mengetahui ada keributan di luar lokasi debat.
Selain Imelda, Kepala Divisi Adovokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menghampiri dan berbicara dengan Ardy.
Baca juga: Ditanya soal Kritik Prabowo, AHY Minta Hargai Pemimpin Pendahulu
Usai berbicara dengan Ferdinand dan Imelda, Ardy enggan menyampaikan maksud teriakannya tadi, apakah terkait dengan peryataan Prabowo sebelumnya.
Ia berkilah teriakannya merupakan spontanitas karena tak bisa masuk ke ruangan debat.
"Enggak ada (masalah), spontan aja tuh," ujar Ardy.
Sementara, Ferdinand juga enggan menyampaikan pembicaraannya dengan Ardy. Ia menegaskan Demokrat tetap mengusung Prabowo-Sandi.
Ferdinand berkilah bahwa presiden yang dimaksud Prabowo bukan Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang dimaksud mungkin Presiden California kali," ujar Ferdinand lantas pergi meninggalkan lokasi debat.
Saat debat, Prabowo menilai kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo.
"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini keluar dari jalur. Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.
Hal itu, menurut Prabowo, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.
"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan," lanjut Prabowo.
"Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi ini salah jalan. Kita harus kembali ke Pasal 33," lanjut dia.
