Migrant Care Kirim Pemantau Pemilu ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong

Kamis, 11 April 2019 | 18:36 WIB
Shutterstock Ilustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, akan mengirimkan pemantau Pemilu 2019 ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Hal itu mengingat pelaksanaan pemilu di luar negeri dimulai sejak 8 April-14 April atau lebih dahulu dibandingkan di Indonesia.

"Migrant Care akan mengirimkan pemantau pemilu ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Negara-negara ini dipilih karena memiliki populasi DPT yang besar dan mayoritas adalah pekerja migran Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Wahyu menambahkan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri tetap mendapatkan perhatian signifikan.

Baca juga: TKN: Kasus Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia Harus Diusut Tuntas

Selain itu, lanjutnya, pemantauan juga diharapkan mendorong terpenuhinya hak politik pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Pelaksanaan pemungutan suara pendahuluan (early voting) pemilu di luar negeri memang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan," ungkapnya kemudian.

Wahyu menjelaskan, dengan adanya tiga metode pemungutan suara, meliputi surat pos, kotak suara keliling (KSK), dan TPS luar negeri (TPS LN), diperlukan mekanisme pengawasan dan pemantauan khusus. Hal itu bertujuan menjamin pemilu yang berasas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan hasil pemantauan Migrant Care sejak Pemilu 2014 di luar negeri, seperti diungkapkan Wahyu, belum ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan pengawas pemilu untuk memastikan alur perjalanan surat suara pada metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan surat pos.

"Situasi ini tentu menjadi kerawanan atas pengelolaan surat suara yang manipulatif. Untuk itu Migrant Care selaku pemantau resmi pemilu di luar negeri mendesak Bawaslu untuk mengakomodasi akses pengawasan dan pemantauan perjalanan surat suara dari metode KSK dan surat pos," pungkasnya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden