Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD melambaikan tangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/3/2019). Kedatangan Mahfud MD bertujuan menggandeng kpk untuk menggelar diskusi mengenai penguatan jiwa nasionalisme generasi milenial melalui program antikorupsi. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
SURABAYA, KOMPAS.com — Masukan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait konsep kampanye terbuka capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019), perlu diperhatikan.
Demikian kata pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD di Surabaya, Minggu.
"Saya sudah membaca (surat SBY) dan perlu memperhatikan nasihat dari orang memiliki banyak pengalaman mengelola Indonesia serta kecintaannya terhadap negara ini tak diragukan lagi," ujarnya.
Baca juga: Ngaji Kebangsaan, Mahfud MD Singgung Fenomena Golput dan Khilafah Jelang Pemilu 2019
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak untuk memperhatikan bersama-sama masukan itu tanpa harus menyatakan bahwa yang dilakukan satu kelompok tersebut salah.
Menurut dia, masukan dari SBY kemungkinan sebagai saran saja agar tidak hanya fokus pada upaya menggalang satu ikatan primordial, misalnya shalat Subuh dan Tahajud bersama.
"Mungkin itu dianggap terlalu eksklusif. Lalu bagaimana yang tidak Subuh dan Tahajud, mungkin, tetapi ya kita dengarkan nasihat sebagai orang tua dan mantan presiden. Itu boleh," ucapnya.
Sementara itu, melalui surat yang telah beredar tersebut, SBY menugaskan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin, Waketum PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Hinca Panjaitan untuk menyampaikannya kepada Prabowo.
Baca juga: Kampanye Jokowi-Maruf Via Baliho, Caleg Demokrat Ini Siap Dipecat
Dia berharap, penyelenggaraan kampanye nasional pasangan capres dan cawapres yang juga didukung Partai Demokrat senantiasa mencerminkan inclusiveness dengan sasanti "Indonesia untuk Semua", juga mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan.
Selain itu, kampanye juga disarankan mencerminkan persatuan, unity in diversity, upaya mencegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.
Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan surat SBY itu benar adanya. Namun, sejatinya hanya untuk kalangan internal dan tidak seharusnya beredar keluar Partai Demokrat.
Baca juga: Timses Jokowi Jatim Siapkan Strategi Khusus untuk Menang di Kampung Halaman SBY
Pesan itu terungkap dalam surat yang disampaikan SBY kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Surat itu ditulis SBY dari Singapura tertanggal 6 April 2019.
"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.
