Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah (kemeja biru) Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemantauan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, sosialisasi pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas belum maksimal.
Ketua Tim Pemantau, Hairansyah menjelaskan, temuan itu berdasarkan hasil pemantauan di 5 provinsi.
Kelima provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.
Tim memantau kesiapan Pemilu 2019 di 5 wilayah tersebut berdasarkan perspektif HAM.
Baca juga: Komnas HAM: Elite Parpol, Simpatisan, dan Pendukung Harap Jaga Ketenangan
"Proses sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari hasil pantauan masih belum maksimal dilakukan penyelenggara pemilu," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Ia mencontohkan, di Sulawesi Selatan, masih ada komunitas penyandang disabilitas yang belum menerima sosialisasi secara langsung.
Di Jawa Barat, penyandang disabilitas masih ada yang kebingungan memahami lima jenis kertas suara.
"Template (contoh) yang tersedia (untuk sosialisasi) hanya dua, untuk (pemilihan) Presiden dan DPD saja. Lokasi atau tempat pemungutan suara juga ada yang belum ramah disabilitas," kata Hairansyah.
Baca juga: Komnas HAM Sebut Pemenuhan Hak Pemilih di Rutan dan Lapas Masih Ada yang Bermasalah
Menurut Hairansyah, penyandang disabilitas merupakan kelompok pemilih rentan.
Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu harus memaksimalkan sosialisasi.
"Sehingga hak-hak mereka akan lebih terjamin dan terfasilitasi pada Pileg dan Pilpres 2019," kata dia.
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa - (DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA)
