Survei Rectoverso Institute: Di Jawa Barat, Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin 49 Persen dan Prabowo-Sandiaga 47 Persen

Senin, 1 April 2019 | 16:00 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Calon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

BANDUNG, KOMPAS.com - Lembaga survei Rectoverso Institute bekerja sama dengan Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) Jawa Barat merilis hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres RI nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat.

Dalam rilis tersebut, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf berada di angka 48 persen, unggul tipis dari pasangan Prabowo-Sandiaga yang memiliki tingkat elektabitas 47 persen. Sementara yang belum memilih hanya 4 persen.

“Kecenderungannya memang imbang tapi di sini pasangan 01 lebih unggul sedikit,” kata Peneliti Rectoverso Institute, Romdin Azhar di rumah makan Sindang Reret, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Lebih lanjut Romdin menjelaskan, tren elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat dikatakan naik sejak satu tahun ke belakang, tepatnya pada bulan Mei dan Juni 2018. Pada saat itu, Jawa Barat masih menjadi lumbung suara untuk Prabowo Subianto.

“Kita selalu mengikuti dan memantau perkembangan survei presiden ini sejak setahun lalu mulai Mei Juni 2018. Kondisi ini (kenaikan) terjadi karena kinerja petahana dinilai sangat bagus, 72 persen. Jadi, 72 persen masyarakat Jawa Barat menganggap petahana ini baik dalam kinerjanya,” ujarnya.

Baca juga: Fakta Kampanye Jokowi di Makassar, Banggakan Pembangunan Infrastruktur hingga Sumringah Naik Becak Bareng Istri

Selain itu, kenaikan elektabilitas pasangan capres cawapres nomor urut 01 di Jawa Barat juga dipengaruhi oleh dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah terang-terangan memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Faktor endorsment tokoh yang sekarang sangat kelihatan adalah Gubernur Ridwan Kamil. Setelah kita cek, ternyata tingkat endorsement hampir 25 persen dari pemilih, ini sangat signifikan,” tuturnya.

Romdin menjelaskan, pemilih yang digaet oleh Ridwan Kamil disebut melengkapi pemilih dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kecenderungan pemilih Pak Jokowi dan pemilih pak Ridwan Kamil di pilgub kemarin ada perbedaan pemilih. Pak Jokowi cenderungnya pemilihnya pendapatannya di bawah, pendidikan di bawah dan rendah. Kalau pemilih Pak Ridwan Kamil cenderungnya menengah atas, milenial, tingkat pendidikannya tinggi. Jadi ketika Pak Ridwan Kamil mendukung Pak Jokowi, pemilih itu melengkapi,” katanya.

Survei Rectoverso Institute dilakukan dengan metode multi stage random sampling pada populasi pemilih yang tercantum dalam DPT di 15 Dapil DPRD Jawa Barat. Survei dilakukan di periode 15 hingga 25 Maret 2019.

Sample yang digunakan dalam survei sebanyak 7.500 responden se-Jawa Barat dengan rincian 500 responden untuk setiap Dapil dengan margin of eror 4,47 persen.

Sekretaris Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan, hasil survei Rectoverso Institute akan menjadi bahan pertimbangan BPD Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat untuk bekerja lebih keras.

“Hasilnya ada perbedaan sedikit dengan survei internal kita. Kalau di internal selisihnya 13 persen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi di sini selisihnya tipis sekitar 2,5 persen untuk Pak Jokowi. Kalau di survei internal kita, 13 persen untuk (kemenangan) Pak Prabowo. Tidak apa-apa, tinggal didiskusikan saja di tim pemenangan provinsi,” katanya.

Haru menambahkan, pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat di sisa 16 hari menjelang pencoblosan pada tanggal 17 April 2019. Salah satunya adalah mengantisipasi praktik money politics yang disinyalir olehnya bakal terjadi di masa tenang.

“Kami meminta kepada saksi dan relawan pada hari tenang melakukan jaga lembur. Kalau ada pelaku money politics, langsung di OTT. Jangan cuma KPK saja OTT, tapi relawan juga OTT mengantisipasi money politics,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo Optimistis Menang di Kandang Banteng

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Budiana mengatakan, pihaknya bersyukur masyarakat Jawa Barat telah mengapresiasi kinerja calon presiden RI Joko Widodo pada jabatannya sebagai Presiden RI petahana.

“Kita akan berupaya untuk mempertahankan itu. DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Harus berpikir dan berjuang keras di hari-hari yang tinggal 16 hari lagi menjelang hari H pencoblosan,” tandasnya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden