Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi. JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam meredam kegaduhan terkait isu-isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"MK sebenarnya memiliki peran kunci, peran pokok dan penting," kata Veri dalam acara diskusi bertajuk "Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi", di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Isu-isu pemilu yang dimaksud misalnya berita bohong atau hoaks, politik uang, dan pelanggaran lainnya.
Namun, salah satu yang menjadi sorotannya terkait upaya membangun wacana delegitimasi hasil pemilu dan terhadap penyelenggara pemilu.
Baca juga: DPR Kembali Diingatkan agar Calon Hakim MK Terpilih Berperspektif HAM
Menurut Veri, penegakan hukum menjadi jalan untuk mengatasi masalah tersebut dan MK turut ambil andil dalam proses itu.
Dia pun mencontohkan ketika MK berhasil meredam kegaduhan isu pemilu di tahun 2014 silam.
"Kita bisa lihat misalnya di 2014 begitu ada problem soal pemilu, kegaduhan yang begitu besar, dibenturkan antarlembaga negara dan hasilnya dipertanyakan," ungkapnya.
"Tapi MK menurut saya waktu itu cukup berhasil untuk kemudian memutus, terlepas kita punya banyak catatan dan kritik terhadap MK pada saat itu, tapi begitu diputus MK, kegaduhan itu selesai," sambung Veri.
Baca juga: Jimly: Dari 11 Calon Hakim MK, Ada 5 yang Bagus
Oleh karena itu, dalam konteks seleksi calon hakim MK yang sedang berjalan, Veri berharap hakim yang terpilih independen dan seorang negarawan sejati.
Selain itu, hakim yang terpilih juga diharapkan melihat sebuah persoalan publik sebagai sebuah masalah publik, dan bukan hanya masalah kelompok tertentu.
Sebelumnya, Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan untuk menunda pemilihan calon hakim MK seusai uji kepatutan dan kelayakan 11 calon hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2/2019) malam.
Disepakati bahwa rapat pleno pengambilan keputusan calon hakim MK akan digelar pada Selasa, 12 Maret 2019 atau setelah masa reses.
Komisi III bersama tim ahli telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 11 calon hakim MK.
Sebelas nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.
Ada dua calon hakim yang akan dipilih untuk menggantikan Wahiduddin Adams dan Aswanto. Diketahui masa jabatan keduanya akan berakhir pada 21 Maret 2019.
