Lucas Diduga Sarankan Eddy Sindoro di Luar Negeri hingga Perkaranya Kedaluwarsa

Kamis, 28 Februari 2019 | 19:27 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Lucas diduga pernah menyarankan agar mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia.

Lucas diduga menyarankan agar Eddy tetap berada di luar negeri selama 12 tahun, sehingga statusnya sebagai tersangka dapat gugur karena kedaluwarsa.

Dugaan itu muncul saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman sadapan dalam persidangan terhadap terdakwa Lucas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/2/2019). Rekaman itu diduga berisi percakapan antara Lucas dan Eddy Sindoro.

Dalam rekaman, Lucas diduga menyarankan agar Eddy yang sudah berstatus tersangka tidak menjalani proses hukum. Bahkan, Lucas diduga menyarankan agar Eddy melepas status sebagai warga negara Indonesia.

Baca juga: Eddy Sindoro Minta Vonis Bebas kepada Hakim

Tujuannya, agar tidak dapat dicari dan diproses secara hukum oleh KPK.

Berikut petikan transkrip rekaman yang diduga suara Lucas dan Eddy Sindoro:

Male (Eddy Sindoro): Iya, jadi kalau sarannya Prof tadi itu, dak (suara tidak jelas), Indonesia, sudah selesai gitu (suara tidak jelas) gitu aja ya?

Lucas: Iya lepas sementara, berarti you, you mau ke dunia manapun, you tidak ada hambatan kan.

Eddy Sindoro: Iya dah selesai. Berarti itu, titik udah selesai itu. Dari situ udah selesai.

Lucas: Iya, setelah selesai itu kan, nanti kan, after twelve years kan gugur ni barang Pak.

Eddy Sindoro: Okay, nunggu 12 tahun itu jadi.

Lucas: Ha iya, tapi ya selama 12 tahun you mau ke mana aja kan bisa aja.

Eddy Sindoro: Okay, jadi ini skenario si Brother waktu itu ngomong, sama ini ya? Kan saya cerita waktu itu, bahwa dia bicaranya itu pokoknya dia enggak menyarankan...nota citizenship. Tapi dia itu sarannya itu ini, yang crossing itu lho. Sambil biar kedaluwarsa sendiri. Saya tanya berapa lama, 'hitungan dua belas tahun lah'. Lama banget gitu loh. Saya langsung (suara tidak jelas).

Adapun, ketentuan Pasal 78 ayat 1 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun tidak dapat dilakukan penuntutan apabila sudah melewati dua belas tahun.

Meski demikian, dalam persidangan, Lucas membantah rekaman yang diputar jaksa. Lucas tidak mengakui bahwa nomor telepon yang disadap itu adalah nomor telepon pribadinya.

Baca juga: Hasil Sadapan KPK, Lucas Sarankan Eddy Sindoro Tak Kembali ke Indonesia

Lucas juga mengatakan tidak kenal suara dalam rekaman dan tidak mengetahui isi rekaman.

"Saya tidak tahu itu percakapan siapa dengan siapa," kata Lucas.

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi.

Kompas TV Sidang kasus perintangan proses penyidikan dengan terdakwa Lucas dalam perkara kasus suap yang melibatkan mantan Bos Lippo Group Eddy Sindoro kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi fakta. Sidang diwarnai perdebatan antara pengacara terdakwa, penuntut umum dan saksi ahli yakni Novel Baswedan.<br /> Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi fakta, Novel Baswedan yang pada saat itu masih berlangsung sengithingga 2 kali di skors oleh majelis hakim.Perdebatan terjadi karena pengacara terdakwa meminta Jaksa Penuntut Umum membeberkan bukti percakapan chat yang diserahkan penyidik KPK,namun jaksa penuntut umum dan Novel Naswedan, keberatan. <br />



Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden