DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Transparan soal Lelang Jabatan

Jumat, 4 Januari 2019 | 13:46 WIB
KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Minggu (30/12/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil transparan dalam proses lelang jabatan eselon II.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (4/1/2019).

"Saya berharap ini kan terbuka, termasuk ASN Jabar yang sudah berkecimpung di bidangnya kan banyak. Saya harap mereka berpartisipasi dong, ikut juga lelang. Dan, berharap lelang ini betul-betul terbuka, sesuai kriteria yang diharapkan. Ya, harapannya mereka bisa profesional," kata Ineu

Selain itu, Ineu pun meminta agar para pejabat dipilih sesuai dengan bidang keahliannya. Khususnya di dinas teknis.

"Seperti Dinkes kan harus memenuhi kriteria, jangan yang tidak ahlinya. Kalau saya melihat eselon II kita habis karena banyak yang pensiun. Maksudnya saya berharap yang nanti sore dilantik atau open bidding betul-betul sesuai kriteria yang diharapkan dalam memimpin OPD-nya. Kalau memang satu OPD sesuai keahlian kan bisa ngabret juga," ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Gelar Lelang Jabatan untuk 15 Posisi di Pemprov Jabar

Diberitakan sebelumnya, Ridwan Kamil menggelar lelang terbuka bagi 15 posisi bagi pejabat setingkat kepala dinas dan kepala biro. Proses pendaftaran akan dibuka hingga 12 Januari 2019.

Selain itu, Ridwan juga bakal merotasi sejumlah pegawai hingga eselon II. Rencananya, proses pelantikan bakal dilaksanakan malam nanti.

Baca juga: Wali Kota Makassar Pertanyakan Keputusan KASN Terkait Pembatalan Hasil Lelang Jabatan

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden