Politisi Partai Berkarya Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kampanye Hitam

Sabtu, 17 November 2018 | 07:16 WIB
KOMPAS Ilustrasi caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Berkarya, Djoko Edhi Abdurrahman, dilaporkan Jaringan Advokat Penjaga NKRI (JAPRI) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan melakukan kampanye hitam.

JAPRI melaporkan Djoko terkait dugaan penghinaan terhadap pasangan capres cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Penghinaan tersebut dibuktikan dengan 3 kicauan Djoko tentang Jokowi-Ma'ruf di akun Twitter pribadinya.

"Di dalam kicauannya tersebut, Djoko Edhi Abdurrahman diduga melakukan kampanye hitam dengan cara melakukan penghinaan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Jokowi-Ma’ruf, sebagaimana telah kami laporkan kepada Bawaslu RI," kata Presidium Nasional JAPRI, Abdul Fakhridz Al Donggowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/11/2018).

Kicauan Djoko tersebut, dalam pandangan pelapor, merusak reputasi pasangan calon nomor urut 01.

"Kita melihat dari kapasitas beliau sebagai politisi, kader, dan caleg Partai Berkarya yang juga partainya sebagai pendukung capres nomor 02, sementara yang dihina dan difitnah adalah Bapak Presiden RI dan Kiai Ma'ruf Amin adalah ulama besar yang juga sebagai capres dan cawapres nomor 01," ujar Abdul.

Menurut pelapor, tindakan Djoko itu telah mencederai prinsip-prinsip Pemilu yang bersih, berintegritas, serta tanpa hoaks dan SARA.

Djoko dituding melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang larangan peserta atau tim kampanye melakukan kampanye.

Dalam aduannya, pelapor membawa bukti berupa 3 foto tangkapan layar kicauan Djoko.

Pelapor berharap, dengan melaporkan Djoko ke Bawaslu, pemilu dapat berlangsung dengan damai tanpa fitnah dan hoaks.

"Menang kalah adalah hal biasa dalam berdemokrasi, tapi pilihlah jalan kemenangan dengan jalan yang bermartabat dan terhormat tanpa hinaan, fitnah, atau hoaks," kata Abdul.

Kompas TV Lantas siapa menabuh kegaduhan di tahun politik?<br /> <br /> Apakah keriuhan di tahun politik dengan beragam perang sindiran, hoaks, hingga ujaran kebencian mampu menggerus popularitas seorang capres dan cawapres?<br /> <br /> Simak bahasannya dalam Sapa Indonesia Malam bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi &ndash; Ma&rsquo;ruf, Ahmad Basarah, direktur relawan badan pemenangan nasional pasangan Prabowo &ndash; Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, dan pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden