Mendagri Sebut Papua Wilayah Paling Rawan Tindak Pidana Pemilu

Selasa, 16 Oktober 2018 | 18:26 WIB
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Papua menjadi wilayah paling rawan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2019 mendatang.

Tjahjo mengatakan, hal tersebut disebabkan kondisi geografis Papua yang menyulitkan proses sosialisasi terkait tindak pidana pemilu.

"Yang penting itu sosialisasi. Semua masih sama bahwa kalau dicermati itu Papua karena masalah sosialisasi masalah geografis," kata Tjahjo di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Pilkada Serentak 2018, 52 Pidana Pemilu Sudah Divonis Pengadilan

Tjahjo menuturkan, sosialisasi semakin sulit dilakukan di wilayah dataran tinggi Papua.

Sebab, sebagian warganya tidak menetap di satu tempat.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, sosialisasi terkait tindak pidana pemilu harus lebih gencar lagi dilalukan.

Baca juga: Tangani Dugaan Pidana Pemilu PSI, Bareskrim Polri Libatkan Saksi Ahli

"Saya kira harus dioptimalkan. Kalau potensi semua berpotensi, tergantung bagaimananya saja," ujarnya. 

Adapun beberapa jenis tindak pidana pemilu antara lain penyuapan, pelanggaran kampanye, hingga pemaksaan terhadap pemilih.

Penulis : Ardito Ramadhan

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden