Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah makin gencar mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2019, terlebih setelah masa kampanye dimulai pada Minggu (23/9/2018).
Menurut Menko Polhukam Wiranto, salah satu cara agar pemilu berjalan dengan damai adalah dengan tidak menjadikan politik uang dan isu suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) menjadi senjata saat berkampanye.
"Sedapat mungkin hindari money politic dan penggunaan politik identitas. Jangan sampai justru menggunakan politik identitas terkait perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial kita sebagai senjata untuk berkampanye," kata Wiranto usai rapat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018)..
"Itu kita perlu hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa terjaga dengan sebaik-baiknya," lanjut Wiranto.
Pemerintah bersama Polri sudah memiliki data daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan atau indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pemilu 2019. Namun data tersebut belum waktunya dipublikasi.
Menurut Wiranto, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, penting bagi semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak melempar isu-isu yang sensitif.
Baca juga: Sandiaga: Kampanye Tak Boleh Tebar Kebencian, Tidak Boleh SARA
"Setiap daerah mempunyai masalah masing-masing yang berbeda satu dengan lain, itu dikenali dan dipahami bahkan harus dicari jalan keluarnya," kata dia.
Pemerintah bersama Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menggalar video conference dengan semua pemangku kepentingan di daerah.
Video conference tersebut digelar di Mabes Polri pada hari ini. Semua pihak di daerah diminta untuk turut menyukseskan gelaran pemilu 2019 bisa berjalan dengan aman dan damai.
