KPK Periksa Dana Kampanye Wali Kota Malang Terpilih

Jumat, 31 Agustus 2018 | 20:28 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Wali Kota Malang terpilih yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Malang, Sutiaji diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Bayangkari Mapolres Malang Kota, Jumat (31/8/2018).

Saat jeda pemeriksaan, Sutiaji mengaku diperiksa terkait dana kampanye saat mencalonkan diri pada Pilkada Kota Malang 2018.

Saat itu, Sutiaji yang berpasangan dengan Sofyan Edi Jarwoko menang atas dua kandidat lainnya.

"Karena saya jadi (wali kota terpilih) terus ditanya dana kampanye dari mana," katanya.

Baca juga: Kasus Suap P-APBD, KPK Periksa Sekda Kota Malang dan Pejabat Lainnya

Sutiaji tidak menjelaskan secara rinci perihal dana kampanye yang dipersoalkan penyidik KPK.

Ia hanya mengatakan, munculnya dana kampanye dalam pemeriksaannya berawal dari saat KPK menggeledah rumah dinasnya beberapa waktu lalu.

Saat penggeledahan itu, penyidik KPK menyita dokumen gaji, honor, serta dana kampanye.

"Dokumen gaji, honor sama dana kampanye," bebernya. 

Dalam dokumen itu, sambung  Sutiaji, penyidik menemukan bukti pengeluaran untuk dana kampanye.

"Dana kampanye karena ditemukan ada pengeluaran dana kampanye," ungkapnya.

Baca juga: KPK Bawa 2 Koper seusai Geledah Sekretariat DPAC PKB di Malang

Dikatakannya, penyidik menanyakan sumber dana kampanye tersebut.

"Ya sumbangan-sumbangan," tuturnya. 

Selain soal dana kampanye, Sutiaji juga diperiksa terkait sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang. Termasuk suap pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 yang sudah menyeret banyak pihak.

Dalam kasus ini, Sutiaji ditanya tentang hubungan dirinya dengan pihak-pihak yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus itu.

"Ditanya kenal nggak sama yang bersangkutan. Banyak orang," imbuhnya. 

Selain memeriksa Sutiaji, penyidik KPK juga memeriksa 14 orang lainnya yang terdiri dari pejabat eksekutif dan legislatif Kota Malang.

Yakni Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015 Prihatin Wilujeng dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang 2015-2017 Nunuk Sri Rusgiyanti.

Baca juga: Kasus P-APBD Kota Malang, KPK Geledah Kediaman Sejumlah Anggota Dewan

Selain itu, ada Sekretaris BPKAD Kota Malang tahun 2015 Totok Kasianto, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota Malang 2015, Tri Oki.

Kemudian Kabid Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kota Malang 2015 M Sulton, Sekretaris Daerah Kota Malang Tahun 2015 Cipto Wiyono dan Kabid Bina Marga Dinas PUPBB Kota Malang 2015 Nur Rahman Wijaya serta Sekretasis DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi.

Ada juga Kepala Dinas PUPR Hadi Santoso, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Malang Dahat Sih Bagyono, Bendahara Dinas PUPR Kota Malang Retno Indriani, anggota DPRD Kota Malang fraksi PKB Mulyanto dan anggota DPRD Kota Malang fraksi PDI Perjuangan Arief Hermanto.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden