Presiden Joko Widodo saat menerima sembilan orang sekretaris jenderal partai politik pendukung di Istana Presiden Bogor, Selasa (31/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para sekjen partai yang bergabung di koalisinya membahas sejumlah isu terkini. Di antaranya yakni masalah kemiskinan yang disinggung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami bertanya dan mengkritisi meminta juga klarifikasi soal angka kemiskinan. Karena kemudian apa yang disampaikan Pak SBY dan Prabowo berbeda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
"Alhamdulilah Pak Jokowi kami tanya dan kritis tetap tersenyum, enggak cemberut. Dengan gaya khasnya yang membuat jadi cair," lanjut Arsul.
Ia mengatakan, selain membahas hal itu, para Sekjen dan Presiden juga membahas sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dibangun.
Baca juga: Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia
Selain itu, dibahas pula utang luar negeri yang kerap dijadikan senjata oleh oposisi untuk mengkritik pemerintah.
Arsul menambahkan, para sekjen menyiapkan buku kecil yang berisikan data capaian kinerja pemerintah untuk disampaikan kepada publik ihwal kebenaran datanya.
"Kami juga sudah dibuatkan buku kecil yang saya kira tadi malam itu dibawa teman-teman ya. Yang berisi data-data kuantitatif lah programnya apa, kemudian pencapaiannya apa persemester tahun ini. Nah itu ada semua," lanjut dia.
Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sembilan orang sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Pemilihan Presiden 2019, Selasa (31/7/2018) malam, membahas sejumlah langkah strategis pemenangan Pilpres 2019.
Salah satu yang dibahas ialah kritikan oposisi atas kinerja pemerintah. Hal itu kembali mencuat saat SBY menyebut ada 100 juta orang miskin yang perlu dibantu.
Belakangan, SBY mendetailkan pernyataannya melalui akun twitter miliknya.
