JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai akan ada sejumlah yang menjadi tantangan Pemilu 2019. Salah satunya yakni soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
"Ada beberapa catatan itu dan bagi penyelengara untuk antisipasi di Pemilu 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, kata Abhan, dugaan tak netralnya ASN dalam Pilkada 2018 mencapai lebih dari 700 kasus. Persoalan ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
Baca juga: Panwaslu Tangsel Temukan 7 ASN Aktif Mendaftar Jadi Bakal Caleg
Sementara itu, soal netralitas aparat keamanan, Bawaslu menyoroti kasus di Maluku. Bahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sampai memutasi Wakapolda Maluku akibat dugaan tak netral dalam Pilkada.
"Dari aspek pengawasan kami, ini ada persoalan, jadi soal netralitas Polri," kata Abhan.
"Untung Pak Kapolri cepat ambil tindakan dan saya kira saat ini juga masih ada persolan di Maluku Tengah. Saya kira netralitas Polri diuji di Maluku itu," sambung dia.
Baca juga: Jika Ingin Nyaleg, ASN Harus Undur Diri dan Tak Dapat Kembali Lagi
Bagi Bawaslu, sejumlah cacatan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri di Pilkada 2018 menjadi pembelajaran penting untuk Pemilu 2019. Jangan sampai, kata dia, hal-hal tersebut terulang kembali pada Pemilu 2019.
Sebelumnya, pemerintah menaruh perhatian besar terkait netralitas ASN, TNI dan Polri jelang Pilkada 2018. Bahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sampai memberikan jaminan netralitas tersebut.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga berkali-kali memperingatkan jajarannya bersikap netral di Pilkada 2018.
