Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Kamis (12/7/2018). BANDUNG, KOMPAS.com - Penerapan aturan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menjadi polemik. Dampak sistem itu dirasakan pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Tahun lalu, anak keduanya Camillia Laetitia Azzahra terpaksa bersekolah di SMP swasta lantaran terkena sistem zonasi PPDB.
"Bukan tahun ini, tahun sebelumnya. Anak saya terdampak oleh mereka yang dapet poin lebih gara-gara lebih dekat, nah ceritanya sama," kata Emil, sapaan akrabnya di Pendopo Kota Bandung, Kamis (12/7/2018).
Saat itu, Emil mengaku gundah menyikapi masalah tersebut. Namun, ia terus memberi pemahaman kepada anaknya soal aturan baru itu.
Baca juga: Sistem Zonasi di Jateng Tidak Bermasalah, Kecuali SKTM...
"Saya punya pergulatan batin, antara WhatsApp kepala dinas, tapi akhirnya membohongi diri sendiri, maka saya putuskan masuk ke swasta," ujarnya.
Terlepas dari hal itu, menurut Emil, masalah keresahan orangtua siswa menyikapi sistem zonasi merupakan dinamika di semua daerah.
"Dinamika ini tidak terjadi di Bandung, tapi di seluruh indonesia," ungkap Emil.
"Dari dua tahun terakhir kan sudah disiasati, kepada mereka yang tidak mampu dan harus sekolah swasta, kita kan ada program perbantuan nah itu tolong dimanfaatkan, kan tidak boleh ada anak di Bandung yang tidak sekolah akibat kekurangan biaya," tuturnya.
Dia menyebut, persoalan PPDB tahun ini terletak pada kuota sistem zonasi di Bandung yang mencapai 90 persen.
Emil pun akan terus mengevaluasi skema sistem zonasi untuk meredam polemik serupa di tahun depan.
Baca juga: Soal Polemik Zonasi PPDB, Ini Kata Ridwan Kamil
"Tidak mungkin tidak dievaluasi, saya juga akan menyampaikan evaluasi 90 persen ini. Pangkal masalah bukan di zonasinya, pangkal masalahnya itu mungkin di aturan 90 persen," imbuhnya.
"Karena tahun lalu relatif lebih baik, karena presentase gak setinggi itu, jadi saya amati dinamikanya saya duga angkanya 90 itu yang menjadi kendala," jelasnya.
