Ilustrasi JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengecam adanya pungutan liar (pungli) di pengadilan negeri maupun pengadilan militer, dalam pembuatan surat keterangan untuk calon pimpinan daerah maupun calon anggota legislatif.
"Ini bukan soal berapa besaran nilai pungli yang diminta, melainkan substansi perbuatan yang memang murni melanggar sebuah norma," ujar juru bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (12/7/2018), seperti dikutip Antara.
Surat keterangan ini dibutuhkan sebagai syarat formal para calon peserta.
"Pelanggaran tersebut memiliki nilai dugaan kuat sebagai pelanggaran etika," tambah Farid.
Farid mengatakan, pungli yang dilakukan oleh oknum pengadilan ini jelas bertentangan dengan semangat Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan jaminan pelayanan publik yang baik.
KY telah menerima beberapa informasi mengenai pungli di sejumlah pengadilan umum maupun di pengadilan militer.
Mengenai hal ini, KY memastikan informasi tersebut tidak akan berhenti pada pemberitaan media saja.
"Tindak lanjut terhadap perbuatan dimaksud menjadi perhatian dan komitmen KY," kata Farid.
Sebelumnya, MA telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 tahun 2018 yang mengatur pembebasan pungutan bagi semua caleg yang meminta surat keterangan kepada MA melalui seluruh peradilan umum dan peradilan militer.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan, surat keterangan ini tidak dikenakan PNBP, sehingga pembuatannya tidak dipungut biaya apapun.
Pembuatan Surat Keterangan ini dibebaskan dari biaya karena menyikapi banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon pimpinan daerah maupun calon anggota legislatif ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer sebagai syarat formil para calon peserta.
Abdullah menjelaskan, bagi Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apapun diminta untuk segera mengembalikannya.
