Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

Selasa, 10 Juli 2018 | 12:39 WIB
AHMAD SUBAIDI Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi (kanan) berziarah di makam Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Ponpes NW Pancor, Lombok Timur, NTB, Kamis (23/11). Selain berziarah, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan membuka Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Islamic Center NTB yang dihadiri oleh 1000 ulama se-Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/pras/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengapresiasi dukungan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Madji kepada Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Apalagi, alasan TGB mendukung Jokowi semata-mata karena program kerjanya yang merata hingga Indonesia bagian timur.

"Semakin masifnya dukungan kepada Presiden Jokowi, itu membuktikan bahwa pemerintah Jokowi sudah mendeliver banyak hal bagi kemajuan bangsa," ujar Arie kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Dukungan dari putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia membuktikan pemerintahan Jokowi bekerja untuk semua. Bekerja dengan platform Indonesia sentris," lanjut dia.

Baca juga: Kelebihan Jokowi di Mata TGB, Konsisten Bangun Indonesia Timur

Selain itu, dukungan TGB kepada Jokowi juga dinilai bentuk dari eratnya Jokowi dengan kelompok Islam.

Oleh sebab itu, ia berharap, jangan ada lagi pihak-pihak yang membenturkan Jokowi dengan kelompok Islam di Indonesia.

Jangan ada lagi pihak-pihak yang memunculkan wacana pemerintah Jokowi anti-Islam.

"Kita semua harus menghentikan upaya sistematis yang membenturkan pemerintahan kita saat ini dengan ulama, dengan umat Islam. Dukungan TGB ini juga bukti propaganda yang mengadu domba sesama anak bangsa, kandas," ujar Arie.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

Dalam wawancara dengan Kompas TV, TGB mengaku tidak setuju jika pemerintahan Jokowi disebut melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Secara objektif yang saya saksikan di NTB dan seluruh penjuru, majelis-majelis, semua aktifitas ke-Islaman bisa berjalan dengan baik," ujar TGB.

Menurut dia, semua pihak perlu tabayun sebelum menuduh pemerintah mengkriminalisasi ulama.

Baca juga: TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Ia mengatakan, sebagian umat memang merasakan bahwa penegakan hukum belum berjalan lurus, terutama terkait isu-isu keumatan.

TGB melihat ada anggapan bahwa penegak hukum sangat cepat memproses satu tokoh Islam, tetapi lambat terhadap tokoh lain. Hal itu memunculkan persepsi adanya perlakuan tidak adil.

Meski demikian, ia berharap, masalah itu disikapi secara objektif dan tidak kemudian disimpulkan bahwa ada kriminalisasi ulama.

"Kita serukan kepada penegak hukum, 'tolong bapak-bapak penegak hukum pastikan penegakkan hukum berjalan dengan adil, seobjektifnya, berlaku untuk semua. Itu tidak kemudian menyebabkan pada kesimpulan ada kriminalisasi," ujar TGB.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden