PKS Sebut Wacana AHY Cawapres Prabowo Hanya Klaim Sepihak

Jumat, 6 Juli 2018 | 14:16 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai bahwa wacana menyandingkan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan hal yang biasa.

Menurut Hidayat, wacana tersebut manuver yang biasa dilakukan oleh partai politik dan baru menjadi klaim sepihak.

"Itu kan baru informasi dari satu pihak, belum informasi seutuhnya. Itu semuanya manuver-manuver yang biasa saja dilakukan dan biasa saja orang menyatakan klaim dan menyampaikan keinginan. itu biasa saja," ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Hidayat menegaskan, hingga saat ini partai mitra koalisi masih terus membahas terkait sosok pasangan yang akan menjadi penantang Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Baca juga: AHY yang Masih Sepi Peminat...

Semua partai pun berhak untuk mewacanakan pasangan calon yang akan diusungnya jelang masa pendaftaran capres-cawapres.

Seperti diketahui, PKS kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo Subianto.

Sementara PKS mengajukan sembilan nama kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Pastilah pada akhirnya akan ada pembicaraan yang komprehensif untuk mementukan pilihan yang terbaik. Itu semua pasti akan dipikirkan pada waktunya melalui mekanisme proses yang semuanya dijalani," kata Hidayat.

Baca juga: Ruhut: AHY Mimpi Mau Jadi Presiden, Jadi Menteri Saja Syukur

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyatakan, wacana koalisi Gerindra dengan partainya membuka peluang adanya pasangan calon baru dalam Pilpres 2019.

Wacana itu bisa mengarah pada pengusungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Andi menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan dan Prabowo.

Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (5/7/2018) sore.

"Mengingat materi pembicaraan yang penting soal skema koalisi pilpres yang dikemukakan Prabowo Subianto cukup penting dan menyangkut kemungkinan Prabowo berpasangan dengan AHY maka akan dibicarakan di internal Partai Demokrat sesegera mungkin," kata Andi melalui keterangan tertulis, Jumat (6/7/2018).

Kompas TV Sandiaga Uno menyebut nama Anies Baswedan mendapat dukungan dari kader Gerindra dan mitra koalisi lain.



Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden