Menteri Susi: Serahkan Ikan Predator, jika Tidak Akan Diproses Hukum

Kamis, 5 Juli 2018 | 13:05 WIB
ANTARA FOTO/Zabur Karuru Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan mata kuliah umum saat peluncuran kapal berbahan bambu laminasi, Baito Deling 001 buatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Kenjeran, Surabaya, Senin (2/7). Kapal bambu laminasi yang diklaim sebagai inovasi pertama di dunia tersebut diharapkan bisa memberikan alternatif kapal bagi nelayan dan juga meningkatkan harga jual kapal.

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta semua pemilik ikan predator untuk segera menyerahkan ikan peliharaannya kepada pemerintah.

Kementerian memberi waktu 30 hari kepada orang-orang yang melakukan budi daya atau mengoleksi ikan predator untuk menyerahkannya ke Balai Karatina Ikan dan Pengendalian Mutu di daerahnya masing-masing.

"Yang masih memelihara ikan predator seperti Arapaima kami imbau untuk segera menyerahkan," kata Menteri Susi saat meresmikan kapal buatan ITS di Pantai Kenjeran Surabaya, Senin (2/7/2018).

"Jika tidak, maka kami akan memproses secara hukum," lanjutnya kemudian.

Baca juga: Cerita Pemilik 5 Ekor Ikan Arapaima, Biaya Rp 200.000 Per Hari hingga Didatangi Polisi

Peraturan Menteri Kalautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan, ada 152 jenis ikan yang dilarang masuk di perairan Indonesia termasuk ikan arapaima gigas dan piranha.

Jangan dilepas

Sebelumnya, Susi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi tentang bahayanya memasukkan hingga membudidayakan ikan arapaima di kawasan perairan nasional.

"Peristiwa (ikan arapaima) ini harus disosialisasikan atau dikampanyekan kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu apa itu ikan arapaima dan mengapa tidak boleh dilepasliarkan," kata Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, 28 Juni.

Baca juga: Hilang 1,5 Tahun di Laut Sukabumi, Nining Ditemukan Selamat di Tepi Pantai

Susi mencemaskan ada orang-orang yang tadinya memelihara ikan arapaima sebagai hobi, tetapi karena berbagai alasan, seperti malas memberi makan atau tidak tega mematikannya, akhirnya melepas ikan-ikan tersebut ke sungai-sungai di wilayah Indonesia.

Menurut Susi ini berbahaya karena panjang ikan arapaima bisa mencapai 1-2 meter. Bila ikan tersebut lapar, lanjut dia, maka bisa menyantap banyak ikan lokal.

"Karena kalau tidak sumber daya ikan hayati kita bisa habis karena arapaima ini," ungkapnya.

Baca juga: Kiprah Irwandi Yusuf, Mantan Pejabat GAM yang Jadi Gubernur Aceh Lalu Jatuh Hati pada Pesawat

Susi pun meminta pihak Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP bersama pihak lainnya, seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dapat menjerat pelaku pelepasan dan pemelihara ikan arapaima.

Setelah diproses, ikan-ikan sebagai barang bukti itu tidak boleh menunggu lama untuk dimusnahkan agar pindah tangan atau kembali diperjualbelikan.

Serahkan ke pemerintah

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Surabaya I, Muhlin, mengatakan, untuk melayani penyerahan ikan-ikan predator itu, pihaknya membuka posko yang dibuka sejak kemarin hingga 31 Juli mendatang.

"Tidak hanya ikan arapaima, tapi semua ikan predator kami terima," kata Muhlin.

"Kolektor ikan ataupun pembudidaya silahkan datang untuk menyerahkan ikannya," tambah Muhlin.

Baca juga: AHY Dapat Voucer Makan Gratis Markobar Sepanjang Masa dari Gibran

Di Surabaya, posko dibuka di 3 lokasi. Selain di kantor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Surabaya I di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, juga di komplek Pasar Puspa Agro Sidoarjo, dan di kantor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II Surabaya di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak.

Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecoton) mencatat, sejak 25 Juni hingga 2 Juli 2018, sudah 14 ekor ikan arapaima gigas yang ditangkap warga. Sebanyak 3 ekor di antaranya sudah dikonsumsi warga.

Terakhir, warga menangkap ikan predator itu di sungai di wilayah Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Senin (2/7/2018) pagi. Ikan arapaima gigas yang populasi aslinya di sungai Amazon, Brasil, itu disebut akan merusak populasi ikan di aliran Sungai Brantas karena sifatnya yang predator dan invasif.

Sementara itu, aliran Sungai Brantas sendiri oleh kelompok pecinta lingkungan didesain sebagai wilayah suaka ikan. (Achmad Faizal/Antaranews)

Penulis :

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden