Sejumlah warga tampak memakai baju dan kaos #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018) JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan bahwa kampanye tanda pagar #2019gantipresiden seharusnya sudah tidak digunakan lagi oleh kelompok politik rival Joko Widodo.
Pasalnya, tagar itu tidak berkaitan dengan substansi pemilihan umum yang sesungguhnya, yakni memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan rakyat.
"Tagar #2019gantipresiden itu hanya memanipulasi persepsi publik, karena mau ganti presiden atau enggak, rakyat itu butuhnya perubahan," ujar Emrus dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).
Baca juga: Jelang Pilpres, Golkar Siapkan Strategi Hadapi Kampanye #2019GantiPresiden
Pengamat politik dari universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Kantor Kosgoro, Jakarta, Kamis (11/1/2018).Emrus menilai, semestinya kelompok politik rival Jokowi mengampanyekan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan saat ini.
Dengan demikian, narasi yang berkembang adalah adu program, adu ide dan adu gagasan.
"Seharusnya narasi yang keluar itu perdebatan adu program, bukan hal-hal yang seperti ini. Masyarakat juga jadi lebih cerdas dalam pendidikan politik. Kampanye tagar itu harus diakhiri," ujar dia.
Baca juga: PPP: Kemenangan RK-Uu, Ganjar-Yasin, dan Khofifah-Emil Memudarkan #2019gantipresiden
Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro yang berada dalam satu forum diskusi itu menegaskan, pihaknya akan tetap memakai kampanye #2019gantipresiden.
Ke depan, tagar tersebut akan ditransformasikan sedemikian rupa agar berkaitan dengan program alternatif yang ditawarkan pihaknya.
Tagar itu diibaratkan sebagai pintu masuk agar masyarakat lebih mengerti isu-isu sosial kemasyarakatan yang dikampanyekan pihaknya.
