Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. JAKARTA, KOMPAS.com - Suara Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari terbata-bata saat membaca nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/7/2018) malam. Rita merasa rindu dan teringat dengan suami dan ketiga anak-anaknya yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Kepada majelis hakim, ia berharap diberikan putusan yang meringankan demi merawat ketiga anaknya.
"Yang Mulia, yang terakhir, saya memohon dari hati yang paling dalam, mohon kesediaan Yang Mulia untuk mempertimbangkan tiga anak saya. Yang mana yang paling besar laki-laki berusia 15 tahun, dan anak kembar perempuan berusia 14 tahun," ujar Rita kepada majelis hakim.
Baca juga: Bupati Kukar Rita Widyasari Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta
Rita mengaku tak paham dan tak pernah berupaya menimbulkan kerugian negara. Ia meminta keringanan hukuman dari majelis hakim. Pada saat mendekam di tahanan, ia selalu mendapatkan pertanyaan dan permintaan anak-anaknya untuk segera pulang.
"Dengan kerendahan hati izinkan saya menyampaikan kerinduan saya kepada suami dan anak-anak saya. Ketika saya dihadapkan pertanyaan anak-anak saya 'kapan pulang? Jangan lama-lama ya', hal ini sungguh menusuk dan menghujam jantung saya," ujar Rita.
Ia merasa sedih proses penahanan yang dijalaninya membatasi ruang dirinya dalam menumpahkan kerinduannya bersama suami dan ketiga anak-anaknya. Ia berharap hukuman ringan dari majelis hakim bisa membuatnya segera kembali ke pangkuan keluarga.
"Saya mengakui bersalah, lalai, dan sangat menyesal. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya dan banyak orang untuk tidak mudah memercayai orang lain dan terus memperbaiki diri," kata dia.
Baca juga: Jaksa Tuntut Pencabutan Hak Politik Bupati Kukar Rita Widyasari
"Semoga hakim bisa menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena setelah ini saya masih harus menghadapi perkara TPPU (tindak pidana pencucian uang)," ungkapnya.
Rita sebelumnya dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rita juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa satu Rita Widyasari dan terdakwa dua Khairudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa KPK Arif Suhermanto saat membaca amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6/2018).
Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi. Rita dinilai berbelit-belit dan tidak mau berterus-terang dalam persidangan.
Baca juga: Saksi: Omzet Salon dan Klinik Rita Widyasari Rp 120 Juta Per Bulan
Menurut jaksa, Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 248,9 miliar. Jaksa menyatakan, Rita menerima gratifikasi bersama-sama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.
Menurut jaksa, Rita menugaskan Khairudin selaku staf khususnya untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.
Beberapa proyek dan perizinan yang terkait dengan penerimaan gratifkasi misalnya penerbitan SKKL dan izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Menurut jaksa, sampai dengan 30 hari setelah menerima uang yang totalnya Rp 248,9 miliar itu, Rita dan Khairudin tidak melapor kepada KPK, sesuai yang diatur dalam undang-undang.
Selain itu, Rita dinilai terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.
Menurut jaksa, uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.
Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat1 KUHP.
