Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie mengungkapkan bahwa dirinya enggan kehilangan sosok seperti Andi Mappetahang Fatwa atau AM Fatwa. Hal itu Habibie ungkapkan usai melayat di rumah duka, Jalan Palem, Kompleks Bappenas, Jakarta, Kamis (14/12/2017). BANDUNG, KOMPAS.com - Calon gubernur Jawa Barat Tubagus Hasanuddin memperingati 20 tahun era reformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang merupakan simbol Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam dan kepemimpinan diteruskan oleh Presiden BJ Habibie
Pria yang akrab disapa Kang Hasan ini mengaku pernah menjadi ajudan Presiden BJ Habibie saat itu dan momen itu tidak bisa dilupakan.
Dia menyebut atmosfir reformasi yang dulu dirasakan tidak terlepas dari sosok yang dikenal jenius di bidang penerbangan tersebut.
Di mata Kang Hasan, Habibie adalah sosok reformis sejati yang meletakkan fondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis di tengah gejolak disintegrasi bangsa.
"Pak Habibie langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis," kata Kang Hasan di Bandung, Senin (21/5/2018).
Baca juga: Setelah Reformasi, Uang Bergambar Soeharto Pun Ditolak Pedagang...
Lebih lanjut Hasan menambahkan, salah satu kebijakan BJ Habibie, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di masa Orde Baru. Menurutnya, kedudukan pers sangat penting sebagai pilar dari demokrasi.
"Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu Pak Habibie. Mengapa? (Karena Habibie) berani membuka dan mengubah Orde Baru menjadi situasi yang lebih demokratis," katanya.
Selain itu, langkah lain Habibie yang perlu diapresiasi adalah memberantas KKN adalah dengan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung.
"Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada," imbuhnya.
Baca juga: Amien Rais Peringati 20 Tahun Reformasi di DPR
Kang Hasan menambahkan, Habibie juga berani mendobrak masalah ketatanegaraan dan pemerintahan yang penuh nepotisme. Apalagi, lanjut dia, banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR dan menjadi pemicu terjadinya kolusi.
"Saya berharap reformasi dikembalikan kepada khitahnya, yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin," pungkas Kang Hasan.
