Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/5/2018).
Anwar mengaku melaporkan kesiapan MK dalam menangani sengketa Pilkada 2018. Salah satu poin yang dilaporkan adalah adanya sistem baru, dimana pendaftaran sengketa pilkada bisa dilakukan secara online lewat website MK.
Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketua MK Bicara Kesiapan Tangani Sengketa Pilkada
Menurut Anwar, Jokowi sangat mengapresiasi terobosan tersebut karena memudahkan pihak yang ingin mendaftarkan sengketa pilkada.
"Untuk di daerah, karena dibatasi waktu dia tidak perlu tergesa-gesa ke MK Jakarta. Di daerahnya pun bisa mengajukan permohonan itu," kata dia, Senin.
Anwar mengatakan, dalam pertemuan tertutup tersebut ia juga melaporkan bahwa sudah ada pergantian posisi pimpinan MK pada 2 April lalu.
Anwar menjabat sebagai ketua menggantikan Arief Hidayat. Sementara itu, posisi wakil ketua MK yang sebelumnya dijabat Anwar kini diisi oleh Aswanto.
Baca juga: Sengketa Pilkada Diprediksi Meningkat, Akan Jadi Tugas Berat bagi MK
"Bahwa pada tanggal 2 april 2018 telah terpilih ketua dan wakil ketua MK yang baru," kata Anwar kepada wartawan usai pertemuan.
Sebelum bertemu Anwar, pada Senin pagi tadi Presiden sempat mengungkapkan niatnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Antiterorisme, apabila revisi UU tersebut belum juga rampung pada Juni mendatang.
Namun, Anwar membantah membahas hal tersebut dengan Jokowi.
"Enggak lah, enggak mungkin juga," kata Anwar.
