Syafii Maarif Nilai Politisasi Isu SARA Berkurang pada Pilkada 2018

Kamis, 29 Maret 2018 | 23:33 WIB
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, memperkirakan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018 cenderung melemah dibandingkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Buya Syafii optimistis masyarakat di daerah lainnya telah belajar banyak dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta yang dinilai penuh dengan persaingan yang keras dan tidak sehat.

"Mungkin sudah ada perubahan kok. Yang paling dekat tuh kan ada Jawa Tengah, itu akan aman. Jawa Timur juga saya rasa aman," kata Buya Syafii di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Buya menilai, kemajemukan yang dimiliki masyarakat Indonesia justru akan menyulitkan sebaran provokasi isu SARA. Selain itu, Buya juga menilai penggunaan politisasi SARA di daerah-daerah tak begitu kuat.

"Kalau SARA konfliknya sudah agak menurun, lah. Menyalahgunakan agama, atau konflik lain tampaknya sudah tidak ada," ujar Buya Syafii.

(Baca juga: Cemas atas Maraknya Hoaks dan Isu SARA, Polisi Ini Dakwah dari Masjid ke Masjid)

Ia menegaskan, ancaman utama selain politisasi SARA, adalah politik uang. Buya memandang bahwa penggunaan politik uang jelang pilkada cenderung menguat dan memprihatinkan.

"Yang sulit itu menghadapi politik uang. Itu yang lagi menjadi problem. Kita mesti prihatin, karena (saat ini) lebih ganas politik uang sebenarnya," kata dia.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan anggotanya tetap profesional.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden