Fadli Zon Minta BNN Koordinasi dengan TNI Berantas Narkoba

Kamis, 1 Maret 2018 | 14:00 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru, Irjen (Pol) Heru Winarko, segera berkoordinasi dengan TNI untuk mengoptimalkan pemberantasan narkoba.

Menurut dia, dengan jaringan pengamanan perairan yang mumpuni, TNI bisa sangat membantu pemberantasan narkoba, khususnya yang masuk melalui jalur laut.

"Jika perlu bisa melibatkan TNI dalam beberapa sisi terutama pengamanan wilayah laut kita," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Fadli menambahkan, pelibatan TNI juga bisa dilakukan untuk menghalau masuknya narkoba dari wilayah perbatasan darat, sebab banyak personil TNI yang berjaga di sana.

Politisi Gerindra itu menambahkan, dengan dilibatkannya TNI secara optimal maka akan mampu menghalau masuknya narkoba ke Indonesia yang tengah masif.

(Baca juga: Kepala BNN Bantah Tidak Punya Pengalaman soal Pemberantasan Narkoba)

"Narkoba ini sekarang jadi prioritas tantangan utama. Ini adalah sebuah alternative war yang ditujukan kepada kita. Berton-ton masuk narkoba dan saya kira ini jaringan mafia bisnis internasional yang mengeruk keuntungan luar biasa tapi menghancurkan generasi kita," papar Fadli.

"Jaringan internasional itu sedang mengarah ke Indonesia untuk menjadi pasar narkoba yang terbesar," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo, Kamis pagi, melantik Heru menjadi Kepala BNN. Pelantikan Heru yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Heru.

"Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNN," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

"Mengangkat Irjen (Pol) Heru Winarko SH sebagai kepala BNN terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setara eselon 1A sesuai peraturan perundangan," lanjut dia.

Kompas TV Badan Narkotika Nasional mengungkap tindak pidana pencucian uang hasil peredaran narkoba yang dilakukan sejak tahun 2014 lalu.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden