Panglima TNI: Biarkan Pesta Demokrasi Diramaikan Rakyat, Kita Menjaga Saja

Sabtu, 24 Februari 2018 | 09:30 WIB
KOMPAS.com / Andi Hartik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menghadiri Silaturahmi Tokoh Masyarakat Malang Raya di Masjid Sabilillah Kota Malang, Jumat (23/2/2018) malam

MALANG, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan netralitas lembaganya dalam Pilkada Serentak 2018. Menurut dia, pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih para pemimpin daerah. Sementara TNI merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pesta demokrasi itu.

"Biarkan pesta demokrasi diramaikan oleh rakyat, kita menjaga saja. Namun tetap saja kerawanan masih ada. Dan kita berdua, TNI - Polri mengantisipasi," katanya saat menghadiri Silaturahmi Tokoh Masyarakat Malang Raya di Masjid Sabilillah Kota Malang, Jumat (23/2/2018) malam.

Hadi mengaku sudah membangun komitmen bersama Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada. Tidak akan berpihak kepada salah satu calon tertentu.

"Kita berkomitmen untuk netral. Tidak memihak salah satu calon atau partai. Artinya apa, artinya kita tidak sama sekali mendukung siapapun," sebutnya.

Baca juga: Panglima TNI Nilai Perkembangan Dunia Siber Bisa Ciptakan "Serigala" Teror

"Saya sampaikan kepada Pak Tito (Kapolri), Pak Tito punya senior, saya juga punya senior. Senior Pak Tito ada yang mencalonkan enggak, iya. Senior saya juga ada. Saya sampaikan kepada Pak Tito, hubungan silaturahmi tetap ada, tapi kalau untuk mendukung, tidak ada," tambah dia.

Di sisi lain, Hadi juga menegaskan bahwa soliditas TNI - Polri dalam mengawal Pilkada Serentak tetap terjaga. Menurutnya, jika soliditas antara TNI dan Polri sudah terjalin, maka Pilkada dipastikan akan berlangsung aman.

"Kalau TNI dan Polri sudah solid, pasti keamanan akan terjaga. Rakyat bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan tenang," ucapnya.

Kendati demikian, ancaman menghadapi Pilkada tetap masih ada. Terutama ancaman dari dunia siber. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi munculnya serangan siber dengan mengkontrol informasi - informasi yang berisi ujaran kebencian.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden