Pengundian nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel berlangsung di Hotel Seraton Makassar, Selasa (13/2/2018).
MAKASSAR, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar deklarasi menolak politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) di Hotel Clarion, Makassar, Rabu (14/2/2018).
Deklarasi tersebut sengaja dibuat oleh Bawaslu agar Pilkada Sulsel berlangsung damai, jujur, dan adil. Bawaslu pun mengundang empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang akan berkompetisi.
Namun, tak satu pun kandidat yang hadir dalam deklarasi tersebut. Hingga acara berakhir, semua kandidat hanya mengutus narahubung untuk menghadiri acara itu.
Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sengaja menggelar deklarasi itu agar pelanggaran-pelanggaran minim terjadi selama tahapan pilkada berlangsung. Selain itu, jika deklarasi ini sukses terlaksana, diharapkan Pilkada Sulsel pun berlangsung damai.
Baca juga: Bawaslu Ingatkan Ada Ancaman Diskualifikasi jika Sumber Dana Kampanye Tak Jelas
"Kami sudah mengundang semua kandadit, tapi tidak ada yang hadir. Ada satu kandidat datang, tapi bukan pada forum deklarasi itu. Kami mau membuktikan kepada masyarakat bahwa pilkada di Sulsel damai, jujur dan adil," kata Laode.
Meski acara deklarasi gagal terlaksana, Laode berharap semua pasangan kandidat Pilkada Sulsel menaati peraturan yang berlaku.
"Ya, biarpun tidak ada yang datang dalam deklarasi, kami minta komitmen awal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA," harapnya.
Baca juga: Awasi Dana Kampanye, Bawaslu Teken Nota Kesepahaman dengan PPATK
