JAKARTA, KOMPAS.com - Dua infrastruktur baru yang segera dibangun di DKI Jakarta berasal dari dana non-APBD. Kedua infrastruktur itu yakni jembatan gantung untuk warga di Srengseng Sawah, Jagakarsa, dan stadion kelas internasional untuk Persija.
Saat lagi-lagi ditanya soal stadion untuk Persija pada Jumat (2/2/2018) lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga memastikan stadion kelas internasional seperti 'Old Trafford' yang dulu pernah dijanjikannya, akan dibangun melalui kerja sama dengan pihak swasta.
"Kami sudah putuskan (pembangunan stadion) ini adalah kemitraan. Pemerintah menyediakan lahan, kami menawarkan swasta membangun, dan kami akan buka proses bidding (lelang). Begitu selesai, harapan kami bulan kedua selesai, dan bisa diperlihatkan kepada calon investor," kata Sandiaga di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).
Sandiaga mengatakan, sudah tujuh investor yang datang mengungkapkan minatnya membangun stadion. Investor yang berminat nantinya akan mengikuti proses lelang untuk memenangkan hak atas pembangunan dan pengelolaan jangka panjang.
Baca juga : Tak Sanggup Bangun Stadion untuk Persija, Sandiaga Serahkan ke Swasta
Menurut Sandiaga, pembangunan infrastruktur harus bermitra dengan swasta. Sebab jika menggunakan APBD, akan mengurangi anggaran pelayanan dasar ke warga.
Sandiaga mencontohkan dua infrastruktur baru di DKI yakni velodrome dan equestrian yang membutuhkan Rp 30-40 miliar per tahun untuk perawatannya. Biaya ini dianggap membebani APBD.
"Kami enggak mampu, anggaran terbatas. Kami perlukan (APBD) untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau misalnya swasta yang mengelola lebih memiliki kemampuan mengelola infrastruktur yang lebih baik," ujarnya.
Baca juga : Persija Minta Bantuan Sandiaga agar Bisa Gunakan Stadion GBK
Selain stadion, pembangunan jembatan gantung di Jagakarsa juga dipastikan menggunakan corporate social responsibility (CSR) dari swasta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendatangi jembatan tersebut menjulukinya dengan jembatan "Indiana Jones". Sebab jembatan tersebut reyot namun menjadi akses warga khususnya anak-anak SD sehari-hari.
Baca juga : Jembatan Gantung Jagakarsa Akan Dibangun Pakai Dana CSR
Adapun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan menerbitkan rekomendasi teknis agar pembangunan jalan selaras dengan aliran Ciliwung yang melintas di bawahnya.
"Jadi setelah dikaji secara teknis dan aturan kalau rekomendasi menyatakan boleh, kami serahkan ke Pak Menteri (PUPR). Mereka (PT Wiratman) memberikan dokumen permohonannya dan izin dikeluarkan Pak Menteri," kata Fajar 29 Januari 2018 lalu.
Kata Anies soal CSR
Pembangunan infrastruktur, sarana publik, hingga pembiayaan program di DKI selama lima tahun terakhir menuai sejumlah kritik sebab tak melalui anggaran melainkan dibangun oleh swasta. Salah satu kritik datang dari Anies sendiri pada saat ia masih mencalonkan diri sebagai gubernur.
Pada Oktober 2016 lalu salah satunya, ketika salah satu relawannya menanyakan soal cara Anies mencegah korupsi, ia menyinggung soal CSR.
Baca juga : Ditanya Relawan Bagaimana Mencegah Korupsi, Anies Singgung soal Dana CSR
Baca juga : Tanggapan Anies soal Dana CSR untuk Program Bedah Rumah
Kritikan terkait anggaran untuk tim ini yang naik dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar, dijawab Anies dengan menyinggung dana CSR.
"Jadi di APBD (anggaran untuk TGUPP) itu ada, jangan di luar APBD, apalagi dari dana-dana CSR yang proses masuk dan keluarnya belum tentu bisa dikendalikan dengan baik," kata Anies 20 Januari 2018.
Baca juga : Anies Akan Jelaskan Kenaikan Anggaran TGUPP jika Sudah Lengkap