Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopha, Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Munawaroh Yasin, Ridwan Kamil, dan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda.
BANDUNG, KOMPAS.com - PDI-P sebagai partai politik pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat belakangan ini digembar-gemborkan menjalin komunikasi dengan Ridwan Kamil untuk diusung sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018.
Partai Nasdem memastikan tidak ada perlakuan istimewa jika nantinya PDI-P masuk koalisi pendukung Ridwan Kamil.
“Karena koalisi yang sudah terbangun hari ini sudah genap cukup sudah 24 kursi. Ketika PDI- P masuk koalisi sudah sama. Maka, tidak ada istilahnya dalam koalisi hak istimewa. Semua punya hak yang sama,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopha di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (5/1/2018) malam.
Lebih lanjut, Saan menjelaskan, perlakuan istimewa yang dimaksud adalah pengajuan kader partai pendukung sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat 2018. Menurut dia, nama bakal calon gubernur tetap ditentukan oleh Ridwan Kamil.
“Nasdem memberikan terkait dengan Pak Ridwan Kamil dalam proses pencarian wakilnya, apakah dari PDI-P, PPP, atau PKB,” tuturnya.
Baca juga: Partai Nasdem Jajaki Uu Ruzhanul Ulum dan Bima Arya Dampingi Ridwan Kamil
Meski diberikan kesempatan memilih sendiri pendampingnya, Saan mengatakan, Ridwan Kamil harus tetap berkomunikasi secara aktif dengan partai pendukungnya tanpa terkecuali untuk menghindari kekecewaan dari salah satu partai pendukung.
“Ini sudah detik terakhir pendaftaran, maka proses yang dilakukan Pak Ridwan Kamil menentukan calon wakil gubernurnya. Komunikasi dengan partai pendukung tentu harus dilakukan agar tidak menimbulkan problem baru,” ungkapnya.
