PPP Ancam Tarik Dukungan jika Ridwan Kamil Pilih Anton Charliyan

Jumat, 5 Januari 2018 | 12:14 WIB
Aprillio Akbar Ketua Umum PPP Romahurmuziy (tengah), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), Waketum PPP Arwani Thomafi (kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) bergandeng tangan bersama sebelum memberikan keterangan pers mengenai pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10). PPP resmi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Barat pada 2018 mendatang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengancam akan menarik dukungan terhadap Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Evaluasi dukungan terhadap Ridwan Kamil akan dilakukan apabila yang bersangkutan memilih Kapolda Jabar Irjen Anton Charlyan sebagai calon wakilnya.

"Kalau itu terjadi maka kami pertimbangkan keberadaan PPP dalam pengusungan Ridwan Kamil," kata Romahurmuziy dalam siaran pers, Jumat (5/1/2018).

Hal ini disampaikan Romy menanggapi langkah Ridwan Kamil yang mendadak bersilaturahmi ke kantor DPP PDI-P, pada Rabu kemarin. Dari pertemuan itu, ada informasi bahwa partai berlambang banteng akan ikut mengusung Ridwan Kamil dan memasangkannya dengan Anton.

Romy tak mempermasalahkan jika PDI-P ikut mengusung Walikota Bandung tersebut secara sukarela. Namun, apabila PDI-P turut menyodorkan wakilnya, maka hal tersebut bisa menggangu komunikasi tiga parpol yang sebelumnya sudah jauh lebih dulu memutuskan mengusung Ridwan Kamil.

Baca juga : Ridwan Kamil Berharap Dapat Dukungan PDI-P di Pilkada Jabar

Sebab, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem belakangan terus berkomunikasi untuk menentukan siapa calon yang tepat bagi Ridwan Kamil. Kursi ketiga parpol ini juga sudah lebih dari syarat minimum untuk mengusung pasangan calon di Pilgub Jabar.

"Kalau ada cawagub baru yang didorong, saya kira enggak pas karena datang belakangan dan kami tidak ada alasan di depan ulama mengapa usung pasangan tersebut kalau tidak ada kader PPP disana," kata Romy.

Romy menegaskan sejauh ini PPP masih terus mengupayakan kadernya yang juga Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum untuk menjadi pasangan bagi Ridwan Kamil. Komunikasi intensif dengan PKB dan Nasdem masih terus dilakukan.

"Kami harap 1-2 hari ini sudah ada kepastian pengusungan ini," kata Romy.

Kompas TV Ridwan Kamil sudah mengantongi dukungan parpol namun belum memiliki calon wakil.



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden