JK Nilai Tak Ada Masalah dengan Keputusan Panglima TNI Anulir Mutasi 16 Perwira Tinggi

Rabu, 20 Desember 2017 | 23:10 WIB
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak ada masalah terkait keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir mutasi 16 perwira tinggi (Pati) TNI.

Ia mengatakan, hal itu tak akan menimbulkan kegaduhan di internal TNI.

Kalla yakin TNI tetap solid.

"Saya kira tidak (mengganggu), itu masalah internal TNI," kata JK, sapaannya, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca juga: Anulir Keputusan Jenderal Gatot, Ini Penjelasan Panglima TNI

Ia mengatakan, TNI memiliki disiplin tinggi untuk mengabdi dan menjaga pertahanan negara. Disiplin tersebut akan bergantung pada Panglima TNI yang memimpin.

"TNI itu punya disiplin yang kuat, tergantung Panglimanya gimana," lanjut JK.

Jenderal Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saling memberi hormat usai pelantikan di Istana Negara, Junat (8/12/2017).Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Jenderal Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saling memberi hormat usai pelantikan di Istana Negara, Junat (8/12/2017).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Baca: Panglima TNI Anulir Rotasi yang Dilakukan Gatot Nurmantyo

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan keputusan mutasi tersebut diambil atas kebutuhan dan tantangan organisasi.

Kompas TV Bagaimana menjaga soliditas TNI pasca adanya pembatalan mutasi dari Panglima TNI?





Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden