Konferensi pers Rakornas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (14/12/2017) JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koordinasi partai politik umumnya lekat bicara tentang politik atau strategi mendulang suara. Namun, lain halnya dengan Rapat Koordinasi Nasional PDI Perjuangan.
Partai berlambang kepala banteng itu justru mengambil tema ekonomi pada Rakornas yang akan digelar pada 16-17 Desember 2017 di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang Selatan, Banten.
"Temanya berdikari untuk Indonesia Raya dan sub temanya ekonomi gotong royong dalam praktik," ujar Ketua DPP PDI-P bidang ekonomi, Mindo Sianipar dalam konferenei pers di DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Rakornas PDI-P akan menitikberatkan kepada gelaran pameran bagi para pelaku usaha. Sementara itu, para kader yang datang akan melihat dan mengambil potensi pengembangan UMKM yang ada untuk daerahnya.
(Baca juga: PDI-P Andalkan Sekolah Calon Kepala Daerah untuk Menangkan Pilkada 2018)
Nantinya, para kader PDI-P yang terdiri dari kepada daerah, anggota DPR, hingga anggota DPRD akan mengikuti pelatihan khusus pengembangan usaha untuk daerahnya. Mulai dari usaha lele, pertanian, hingga singkong.
Rencananya, akan ada 300 pelaku usaha dari seluruh Indonesia yang akan hadir dalam pameran di Rakornas PDI Perjuangan. Nantinya, para pelaku usaha itu akan jadi model pengembangan UMKM.
"Mereka tidak mewakili daerah atau perusahan tetapi potensi ekonomi, misalnya potensi usaha singkong," kata Mindo.
(Baca juga: Pesan Megawati untuk Kepala Daerah yang Diusung PDI-P: Merakyat, Sederhana, Tidak Korupsi)
Adapun Wakil Sekjen DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, rakornas kali ini merupakan jawaban atas kritik kepada partai politik yang gemar bicara politik kekuasaan ketimbang pengembangan ekonomi rakyat.
"Tidak hanya pameran tetapi juga ada pelatihan, ada tujuh kelas, termasuk kami akan hubungkan dengan bank-bank BUMN misalnya," kata Eriko.
PDI-P berharap, Rakornas Tiga Pilar akan dimanfaatkan oleh para kader untuk membawa ilmu pengembangan usaha ke daerahnya masing-masing. Dengan begitu, anggota partai bisa membantu menggerakan ekonomi kerakyatan.
