Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifudin Sudding memastikan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto bisa diproses meski tanpa laporan masyarakat.
Selama ini, kata dia, MKD kerap berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan kasus yang menjerat anggota DPR. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi.
"Bisa saja nanti kami meminta keterangan dari pihak KPK (untuk kasus Novanto)," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Menurut Sudding, MKD pasti akan segara mengeluarkan keputusan terkait dengan Setya Novanto. Namun, MKD sendiri masih menunggu hasil rapat konsultasi dengan seluruh fraksi di DPR hari ini.
(Baca juga: Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)
Sudding menuturkan, persoalan hukum yang menjerat Novanto sudah menjadi perhatian publik. Akibatnya, muncul desakan-desakan publik agar MKD mengambil langkah tegas.
"Ini diberitakan banyak media dan ini (proses di MKD) juga untuk merespons desakan tentang suara-suara masyarakat yang ada di luar," kata politisi Partai Hanura tersebut.
Sebelumnya, para politisi anggota DPR mulai menyuarakan agar DPR sebagai lembaga mengambil sikap tegas terhadap Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.
"MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) itu bisa mengambil keputusan demi rakyat," ujar anggota Komisi I DPR Roy Suryo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).
(Baca juga: ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi)
Roy yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai ketua DPR dengan normal setelah ditahan KPK.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB di DPR Ida Fauziah mengatakan, Fraksi PKB mendorong agar segera ada pergantian kepemimpinan di DPR setelah Setya Novanto ditahan.
"Tentu ini tidak menggembirakan bagi DPR karena mau bagaimanapun ini bisa terpengaruh bagi citra DPR sendiri," kata Ida.
