Ilustrasi kejahatan seksual terhadap anak-anak
JAKARTA, KOMPAS.com - Tuntutan hukuman mati biasanya banyak ditemui dalam kasus kejahatan narkotika. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 17/2016, yang sebelumnya dikenal dengan Perppu Kebiri, mulai diberlakukan, hukuman mati mulai diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual atau persetubuhan terhadap anak dengan pemberatan.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, pada 2017, ada dua kasus persetubuhan anak yang pelakunya dituntut pemberatan hukuman dengan hukuman mati.
"Jaksa mulai mempergunakan instrumen hukuman mati yang diatur dalam Perppu Kebiri," ujar Supriyadi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/10/2017).
Dua tuntutan yang dimaksud yaitu kasus persetubuhan anak yang ditangani Pengadilan Negeri Sangatta, Kalimantan Timur, dan putusan oleh Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat.
(baca: Perppu Kebiri Dinilai Tak Lindungi Anak yang Jadi Korban Kekerasan Seksual)
Supriyadi mengatakan, PN Sangatta merupakan pengadilan pertama yang menerapkan pemberatan hukuman kejahatan seksual terhadap anak.
"Dakwaan pelaku Jurjani alias Ijur dilakukan pada Agustus 2016 dan telah menggunakan pasal dalam Perppu Kebiri," kata Supriyadi.
Sementara itu, Perppu tersebut baru disahkan menjadi Undang-Undang pada Oktober 2016.
Dalam dakwaan primer, jaksa mengenakan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 5 jo Pasal 76 huruf D sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak.
Dalam dakwaan subsider, jaksa mendakwakan Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 76 huruf C UU Nomor 35/2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002.
Adapun dalam dakwaan alternatif kedua untuk kedua dakwaan tersebut, jaksa menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP dengan tuntutan seumur hidup.
Dalam putusannya, hakim mengenakan dakwaan alternatif kedua, yakni pembunuhan berencana pada terdakwa.
"Hakim menjatuhkan putusan pidana mati dengan menyatakan pelaku terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana ketimbang menggunakan Perppu Kebiri," kata Supriyadi.
Kemudian dalam kasus kedua di PN Sorong, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan primer dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 UU Nomor 17/2016 jo Pasal 76 D tentang perlindungan anak. Jaksa menuntut agar kedua terdakwa dihukum mati.
"Sedangkan majelis hakim PN Sorong menjatuhkan vonis kedua terdakwa dengan pidana seumur hidup," kata Supriyadi.
Moratorium
Terkait penerapan hukuman mati ini, ICJR meminta eksekusi mati gelombang berikutnya dimoratorium.
Sebab, dalam eksekusi mati sebelumnya, Kejaksaan Agung dianggap melakukan kesalahan prosedur dan maladministrasi terhadap sejumlah terpidana mati. Salah satunya yakni Humprey Ejike Jefferson, warga negara Nigeria.
"Dalam kondisi ketidakpastian dan keraguan terkait eksekusi mati, maka pemerintah segera melakukan moratorium eksekusi mati untuk menghindari semakin besarnya potensi pelanggaran hak asasi manusia," ujar Supriyadi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/10/2017).
Dugaan maladministrasi itu dinyatakan oleh Ombudman RI terhadap eksekusi mati pada Juli 2016.
Ombudsman, kata Supriyadi, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung melanggar prosedur karena saat dieksekusi mati, Humprey dan beberapa terpidana mati lain tengah mengajukan grasi. Belum juga keluar keputusan presiden atas grasi tersebut, eksekusi mati tetap dilakukan tanpa memperhatikan hak mereka sebagai terpidana.
"Kesalahan itu fatal karena mengakibatkan Humprey dieksekusi lebih dulu tanpa melewati prosedur. Meski kecil, ada peluang dirinya selamat," kata Supriyadi.
Baca juga: Tren Hukuman Mati Paling Banyak dalam Kasus Kejahatan Narkotika
