Presiden Joko Widodo berbicara saat menemui tenaga kerja Indonesia (TKI) di Asia World Expo Ground, Hongkong, Minggu (30/4/2017). Presiden menggelar kunjungan kerja di Hongkong pada 30 April hingga 1 Mei dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi antar-kedua negara JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kini sedang mengkaji keberadaan organisasi masyarakat anti-Pancasila di Indonesia.
Meski demikian, Jokowi belum dapat memastikan apakah ormas itu akan dibubarkan atau tidak.
"Ini yang mau dikalkulasi oleh Menko Polhukam. Dilihat payung hukumnya," ujar Jokowi usai acara pengusaha Nahdliyin di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
"Nanti ditunggu saja ya dari Menko Polhukam. Belum tahu akan dilakukan apa," kata dia.
Meski masih dalam tahap pengkajian, Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia memang merupakan negara demokrasi. Dalam negara yang demokratis, seluruh elemen bebas mengekspresikan pendapat di muka umum.
Namun, ada aturan yang tetap harus diikuti. Misalnya, tak boleh mengganggu ketertiban umum dan keamanan sosial.
"Kalau sudah dirasa mengganggu. Itu yang akan dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam," ujar Jokowi.
"Jangan sampai energi kita ini habis setiap harinya hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apakah terus kita ulang-ulang seperti ini? Ndak. Ndak. Tidak. Saya sampaikan, tidak," tutur dia.
(Baca juga: Khawatir Aksi Makar, Pemerintah Akan Bubarkan Ormas Anti-Pancasila)
Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengakui tengah menggodok wacana pembubaran ormas yang dinilai tidak sesuai nilai-nilai Pancasila.
"Kalau ada suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, ya dibubarkan. Kita tanya saja masyarakat, kalau ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kamu biarkan tidak?" ujar Wiranto, Kamis (4/5/2017).
Wiranto enggan menyebut secara rinci ormas mana yang dimaksud bertentangan dengan Pancasila.
