Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansus Rancangan Undang-undang Pemilu Lukman Edy mengatakan rapat pembahasan RUU Pemilu dilangsungkan secara terbukan dan melibatkan masyarakat.
Ia membantah adanya anggapan masyarakat yang menyatakan rapat pembahasan RUU Pemilu dilangsungkan secara tertutup.
"Publik sangat terlibat. Satu-satunya Pansus yang banyak libatkan publik adalah Pansus RUU Pemilu. Coba lihat pansus lain, namanya aja kalian enggak kalian tahu. Padahal sekarang ada lima pansus," kata Lukman di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (31/3/2017).
Menurut Lukman, saat Pansus melakukan rapat, mereka melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ia juga membantah adanya pengusiran salah satu LSM kepemiluan.
"Diundang. Kalau ada pansus tiga NGO di dalam nungguin. Enggak ada yang diusir. Kalau dinyatakan tertutup semua kami usir. Kalau rapat tertutup yang boleh hanya anggota pansus, tenaga ahli, tim ahli pemerintah," ucap Lukman.
(Baca: Perludem Dua Kali Diusir dari Rapat Pansus RUU Pemilu)
Lukman menuturkan, pembahasan di Pansus selalu terbuka. Rapat tertutup terjasi saat panita kerja (panja) melakukan rapat.
"Panja tertutup karena detail. Panja itu debatnya 'dan', 'atau', 'koma'. Substansi sudah selesai di Pansus," ujar Lukman.
Sebelumnya, Aktivis Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai DPR sudah mengabaikan hak publik dalam memperoleh informasi. Sebab, rapat panitia khusus DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu kerap berlangsung tertutup untuk publik.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini juga mengeluhkan hal serupa. Ia mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mencoba untuk mengikuti rapat di DPR. Namun, ia justru diusir karena rapat yang bersifat tertutup untuk umum.
"Dua kali diusir. Kami sudah di dalam (ruangan) ternyata terutup, ya disuruh keluar," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2017).
