Riau Tetapkan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 30 Januari 2017 | 15:36 WIB
KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO Tim Serbu Api Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berusaha memadamkan kebakaran lahan di Jalan Danau Perupuk III, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (10/10). Lahan seluas 2 hektar itu diduga sengaja dibakar untuk dibersihkan karena tampak rumput ilalang yang telah ditebas. Status siaga kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalteng sudah berakhir pada 8 Oktober, tetapi kebakaran masih terjadi.

KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi bencana tahunan mulai diantisipasi oleh sejumlah daerah.

Riau berada dalam status Siaga Darurat pada 24 Januari hingga 30 April 2017. Sejauh ini, Riau menjadi provinsi pertama yang menetapkan status Siaga Darurat.

"Riau punya dua musim kemarau," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Minggu (29/1/2017).

Kemarau pertama pada Februari-Maret, lalu Juli-Oktober.

Sebelum status siaga provinsi, dua kabupaten di Riau, Kabupaten Rokan Hulu dan Dumai, menetapkan status serupa. "Kami bertekad tidak ada bencana asap pada 2017," ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada Harian Kompas, Senin (30/1/2017).

Tim Satgas Bencana Riau dipimpin Komandan Korem 031/Wirabima Brigadir Jenderal Nurendi.

Tim melakukan rapat setiap pagi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Dalam rapat, Kepala Kantor Klimatologi Pekanbaru Sugarin memaparkan kondisi lahan dan hutan berdasar pantauan satelit Aqua Terra terbaru.

Dari laporan itu, satgas udara pimpinan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Henri Alfiandi akan mengirim pesawat pemantau guna mengecek kepastian titik panas di lapangan.

Tim lantas akan mengirim helikopter pengebom air jika terkonfirmasi ada lahan terbakar.

Tindakan bisa diambil bukan hanya dari laporan klimatologi, tetapi juga laporan dari sub-satgas (kabupaten-kota) melalui grup Whatsapp beranggotakan hampir 200 orang. Sub-satgas akan meminta bantuan bom air apabila tim darat tak mampu.

Ada pula tim patroli darat yang melibatkan TNI dan Polri. "Kami akan bekerja lebih kencang. Presiden akan mencopot pimpinan polisi dan TNI yang daerahnya tidak berhasil mengendalikan kebakaran," kata Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Zulkarnain.

Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalteng Bersiap

Sumatera Selatan berencana menetapkan status serupa pada Februari 2017. Adapun Jambi dan Kalimantan Tengah-dua provinsi lain yang rentan kebakaran hutan dan lahan belum memastikan.

Meski belum nenetapkan status siaga, patroli lapangan di Jambi sudah bergerak. "Tim kami sudah turun," kata Kepala Satgas Karlahut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Erwin.

Sepanjang Januari, kebakaran di wilayah Tanjung Jabung Barat terjadi empat kali dengan luas 9 hektar. Seluruhnya dipadamkan tak sampai dua hari.

Di Kalimantan Tengah, musim kemarau diperkirakan baru masuk awal April. "Saat ini masih kondisi hujan normal," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangkaraya Anton Budiyono.

Pada 2016 terpantau 693 titik panas di Kalteng. Jumlah itu turun 90 persen dibandingkan dengan titik panas pada 2015.

Daerah-daerah prioritas yang perlu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan adalah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Papua. Provinsi-provinsi itu punya area rawa gambut yang signifikan. Senin lalu, kepala daerah dan pimpinan kepolisian serta militer di daerah itu diundang Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Istana Negara.


Penulis :

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden