Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay ditemani Ketua PPS Cikini Ramdani Kurniawan, Jakarta, Jumat (23/12/2016) JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay melakukan peninjauan terhadap dua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Jakarta pada Jumat (23/12/2016).
Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa publikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak DKI Jakarta 2017.
PPS pertama yang dikunjungi adalah kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan. Rombongan Komisioner tiba pukul 13.51 WIB.
Setibanya di Kantor Kelurahan Setiabudi, Hadar dan Ferry langsung menuju papan pengumuman. Di sana terpasang DPT dengan yang tersebar di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kami ingin memastikan pengumuman DPT itu dilaksanakan. Setelah DPT ditetapkan beberapa tahun yang lalu DPT di setiap TPS harus diumumkan," kata Hadar di kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
Dalam kesempatan itu, kedua komisioner tersebut melakukan pemeriksaan DPT yang tertempel di papan pengumuman dengan yang ada di situs KPU. Di kelurahan Setiabudi, terdapat 2.952 jiwa pemilih.
Kemudian, rombongan KPU bertolak ke Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat. Di sana, terpasang pengumuman DPT untuk dua belas TPS dengan total jumlah pemilih sebanyak 7.472 jiwa.
Ketua PPS Cikini, Ramdani Kurniawan mengatakan, setelah DPT ditetapkan, hingga kini tidak ada keluhan dari masyarakat.
Saat daftar pemilih didapat, Ramdani mendistribusikan nama daftar pemilih ke ketua Rukun Warga untuk dilakukan verifikasi.
"Salinan DPT sekarang ini ada tiga. Selain yang ditempel di kelurahan, ditempel juga di kantor RW. Jadi masyarakat juga bisa periksa namanya di kantor RW. Satu salinan lagi kami pegang," kata Ramdani.
Menurut Ferry, publikasi DPT merupakan amat dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
Selain itu, kata dia, publikasi DPT di setiap PPS menjadi salah satu cara untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terakomodasi.
"Kalau masyarakat tidak punya waktu bisa lihat di portal KPU. Silahkan masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau nama," ucap Ferry.
