Kedubes AS Palsu di Ghana Sudah Terbitkan Visa Selama 10 Tahun

Senin, 5 Desember 2016 | 09:54 WIB
shutterstocks Ilustrasi visa.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sebenarnya agak janggal jika pemerintah AS yang memiliki banyak sumber daya bisa tertipu mentah-mentah selama bertahun-tahun.

Namun, itulah yang terjadi ketika akhirnya Kemenlu AS mengetahui keberadaan kedutaan besar palsu di Ghana yang celakanya sudah menerbitkan visa AS selama 10 tahun.

Kedubes palsu yang dikelola jaringan kriminal Ghana itu akhirnya ditutup polisi pada pertengahan tahun ini.

Kedubes AS palsu itu menempati sebuah bangunan bisa berwarna merah muda dengan atap seng dan bendera Amerika berkibar di depan bangunan itu.

Sementara di dalam bangunan "kedubes" itu digantung potret besar Presiden Barack Obama.

"Gedung itu tidak dioperasikan pemerintah AS tetapi oleh orang-orang dari jaringan kriminal Ghana dan Turki serta seorang pengacara Ghana yang mempraktikkan hukum pidana dan imigrasi," demikian pernyataan Kemenlu AS akhir pekan lalu.

Beberapa warga Turki yang bisa berbahasa Inggris dan Belanda didapuk sebagai konsuler dan staf operasi kedutaan.

Kemenlu AS menambahkan, investigasi polisi juga mengungkap adanya praktik kedutaan besar palsu Belanda.

Jaringan kriminal itu mampu menyediakan visa AS asli tapi palsu serta berbagai dokumen palsu lainnya dengan harga 6.000 dolar atau sekitar Rp 81 juta per dokumen.

Selain itu, dalam penggerebekan, aparat kepolisian juga menemukan visa asli dan palsu dari India, Afrika Selatan dan Zona Schengen.

Polisi juga menyita 150 buah paspor dari 10 negara berbeda bersama sebuah laptop dan sejumlah telepon pintar.

Pernyataan Kemenlu AS tidak menyebutkan bagaimana jaringan kriminal itu bisa mendapatkan lembaran visa asli.

Selain itu, Kemenlu AS juga tak menyebutkan dugaan jumlah orang yang bisa masuk secara ilegal ke AS dengan menggunakan visa palsu tersebut.

"Jaringan kriminal yang menjalankan kegiatan itu mampu membayar sejumlah pejabat korup agar tak memeriksa mereka dan juga untuk mendapatkan lembar dokumen kosong yang asli," demikian pernyataan Kemenlu AS.

Visa untuk negara-negara Barat sangat diminati di Afrika dan sejumlah kedutaan besar mengakui bahwa pasar visa yang besar ini menjadi incaran jaringan kriminal.

Kedutaan besar AS yang sebenarnya di Ghana adalah sebuah kompleks berkeamanan ketat di kawasan Cantonments, salah satu wilayah permukiman paling mahal di ibu kota Ghana, Accra.

Kantor kedubes AS di Ghana buka setiap hari dan selalu diramaikan antrean panjang warga yang meminta visa atau urusan konsuler lainnya.

Sedangkan kedubes palsu hanya buka tiga hari sepekan dan hanya menerima pengurusan visa dengan perjanjian awal.

Meski demikian, jaringan ini dengan bebas mengiklankan jasa mereka secara terbuka di Ghana, Togo, dan Pantai Gading.

Klien mereka datang dari seluruh Afrika barat dan bahkan jaringan ini menyewakan kamar hotel untuk para kliennya yang datang ke Ghana.

Penulis :
Editor : Ervan Hardoko

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden