1.200 Personel Disiagakan untuk Karhutla di Kalimantan Selatan

Rabu, 7 September 2016 | 07:00 WIB
KOMPAS/ JUMARTO YULIANUS Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan peralatan pemadaman secara simbolis kepada personel pada Apel Gelar Pasukan dalam rangka siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (6/9). Sebanyak 1.200 personel gabungan disiagakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalsel pada tahun ini.

BANJARBARU, KOMPAS.com – Untuk menanggulangi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, sebanyak 1.200 personel yang tergabung dalam satuan tugas siaga darurat disiagakan.

Mereka diprioritaskan untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat.

Untuk memastikan kesiapan personel beserta peralatannya, Selasa (6/9/2016), diadakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Kegiatan tersebut dihadiri, antara lain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Johny Lumban Tobing, Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto, Komandan Korem 101/Antasari Kolonel (Kav) Yanuar Adil, dan Kepala Polda Kalsel Brigadir Jenderal (Pol) Erwin Triwanto.

Menurut Yanuar Adil selaku Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalsel, sebanyak 1.200 personel yang disiagakan dibagi ke dalam dua sektor atau wilayah operasi.

Sektor I meliputi wilayah Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Kota Banjarbaru, dan Banjarmasin. Sektor II meliputi wilayah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Barito Kuala.

"Masing-masing sektor diperkuat 600 personel gabungan. Tugas utama personel di setiap sektor adalah memadamkan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat. Jika medannya sulit, baru dikerahkan helikopter,” katanya.

Tri Budiarto menyampaikan, BNPB telah mengirim satu helikopter jenis Bolcow untuk operasi udara di Kalsel. Beberapa hari ke depan, pihaknya akan mengirim lagi satu helikopter jenis Mi-8 dan satu helikopter jenis Sikorsky untuk mendukung kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalsel.

"Pemerintah pusat akan membantu hal-hal yang tidak mungkin dilakukan atau disiapkan oleh daerah. Tetapi yang sudah bagus dan kuat di daerah, seperti inovasi peralatan pemadaman, harus terus dikembangkan,” tuturnya.

Menurut Budiarto, pihaknya telah menetapkan enam daerah prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Keenam daerah tersebut harus ditangani secara serius.

"Semua yang sudah siaga darurat harus menyiagakan personel beserta peralatannya dengan satu komando, satu tindakan, dan satu tujuan," katanya.

Sahbirin Noor berharap kebakaran hutan dan lahan di Kalsel pada tahun ini bisa dicegah dan cepat diatasi sehingga tidak meluas dan parah seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kondisi yang sudah terkendali seperti saat ini harus terus dipertahankan supaya kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi bencana yang merugikan masyarakat," katanya.

Editor : Farid Assifa

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden