Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggagas wacana pengetatan syarat calon anggota legislatif dari kalangan artis. Namun, wacana itu dipandang sebagai sebuah wacana diskriminatif.
"Saya pikir azas kesetaraan itu juga harus diberlakukan, bukan hanya dia artis, dia tidak punya rekam jejak di parpol, dia tidak berhak. Itu kan hak politik seseorang. Jangan dikungkung haknya," kata Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno di Kantor DPP PAN, Selasa (23/8/2016).
Wacana ini muncul dalam pembahasan draf RUU tentang Pemilu yang tengah diselesaikan Kementerian Dalam Negeri, untuk menghasilkan keterpilihan legilatif yang berkualitas.
(Baca: Mendagri Bantah Adanya Pembatasan Caleg Artis dalam RUU Pemilu)
Syarat minimal setahun menjadi anggota partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebelum resmi diajukan sebagai caleg dalam pemilu legislatif (pileg ditujukan untuk mendapatkan anggota dewan berkualitas.
"Jangan memberikan peraturan yang sifatnya diskriminatif," ujar dia.
Eddy mengatakan, tidak sedikit kalangan artis yang mencoba terjun di dunia politik dengan menggunakan PAN sebagai kendaraannya. Namun, ia mengklaim, politisi artis yang diturunkan PAN di dalam sebuah pemilihan merupakan politisi andal.
(Baca: Desy Ratnasari: Artis dan Non-Artis Punya Hak yang Sama Jadi Wakil Rakyat)
"Artis yang maju sebagai politikus PAN baik di legislatif dan ekskutif beprestasi dan lakukan transformasi dari keartisan jadi politikus tulen. Jadi menurut saya dikotomi artis dan politikus enggak ada lagi," ujar dia.
"Ketika sudah melangkahkan kaki jadi anggota legislatif, jadi eksekutif didaerah, dia nggak lagi jadi artis," kata Eddy.
