Konferensi pers Korea Indonesia Cinema Global Networking di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah sedang menyiapkan aturan sistem box office terintegrasi alias integrated box office system (IBOS) untuk transparansi data penonton film di bioskop.
Deputi VI Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf, Endah Sulistianti, mengatakan bahwa sistem tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Peredaran Film.
"Dengan adanya sistem intergrated box office system, enggak cuma data penonton, ada juga preferensi ketika film enggak laku, penontonnya segini. Penonton umurnya segini," kata Endah dalam wawancara di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).
Dengan adanya IBOS ini, ke depan jaringan bioskop Indonesia wajib melaporkan data jumlah penonton, layar, dan lainnya ke Pusat Pengembangan (Pusbang) Film Kemendikbud sebagai pengelola.
Artinya, para sineas akan dapat memetakan pasar hingga promosi film yang tepat sasaran melalui transparansi data film.
"Itu bisa jadi database pelaku film untuk mengembangkan filmnya lebih lanjut. Karena yang tidak dipunyai sama kita itu database film," tambah Endah.
Ia memberi contoh di Korea Selatan, data tentang jumlah penonton, lama tayang di bioskop, berapa layar untuk sebuah film, dan lainnya, itu diumumkan secara transparan.
Sedangkan di Indonesia selama ini, lanjut Endah, hanya diketahui oleh jaringan bioskopnya dan produser harus jemput bola.
"Ketika filmnya tayang di bioskop, produser harus mencari tahu sendiri jumlah penonton mereka berapa, tayang berapa layar, dan di daerah mana saja. Itu kadang-kadang, datanya manual," ucapnya.
Endah mengatakan, aturan tersebut tinggal menunggu pengesahan dari Mendikbud dan diharapkan mulai berlaku pada bulan ini.
"Berlakunya itu yang punya wewenang itu Pusbang Film. Dari tahun 2009, itu Permendikbud baru mau keluar bulan ini. Harusnya 12 Juli lalu, tapi terpotong lebaran dan lainnya. Bekraf akan sinergikan. Yang urusin ekonominya Bekraf, investasinya BKPM," katanya.
