BANDUNG, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, surat keterangan tidak mampu atau surat miskin (SKTM) palsu hanya salah satu kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2014-2015. Ia menyebut, ada lima kecurangan yang menjadi masalah pendidikan di Kota Bandung.
"Ada lima masalah pendidikan yang harus diselesaikan tahun ini agar tahun depan tidak ada lagi masalah-masalah serupa," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2015).
Persoalan pertama, kata dia, adalah SKTM. Kedua, mafia SKTM
(baca: Ridwan Kamil: Ada Mafia SKTM). Ketiga, jual beli nilai bimbingan belajar.
"Lalu, ada juga tempat bimbingan belajar (bimbel) yang jual beli nilai. Jika ingin nilai NEM sekian, maka harus bayar sekian," tutur Emil.
Informasi jual beli nilai di tempat bimbel ini ia peroleh dari laporan warga. Polisi tengah menelusuri keterangan dari anak-anak yang biasanya bernilai pas-pasan tetapi mendapat nilai sangat besar saat ujian.
"Saya belum tahu bimbel mana karena saat ini masih ditangani kepolisian," kata dia.
Persoalan keempat berkaitan dengan domisili tempat tinggal. Ia menduga ada warga yang tiba-tiba pindah KK (kartu keluarga) ketika musim penerimaan baru tiba. Mereka tercatat pindah ke lokasi sekolah-sekolah favorit.
"Untuk persoalan ini sedang diverifikasi ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)," tuturnya.
Ia mengatakan, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan tahun ini. Jangan sampai pada tahun depan penerimaan siswa baru mengalami masalah serupa.
Persoalan terakhir adalah pendaftaran manual. Dalam sistem manual, terjadi jual beli kursi yang nilainya mencapai Rp 20 miliar-Rp 30 miliar setiap tahun. Oleh karena itu, ia terus mendorong perubahan sistem manual menjadi
online.
