Ilustrasi. BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 20 menara rumah susun sewa (rusunawa). Ke-20 rusunawa ini tersebar di seluruh Indonesia.
Pembangunan rusunawa tersebut merupakan bagian dari program "Kota Tanpa Kumuh 2019" sekaligus sebagai bentuk penghapusan kawasan kumuh hingga 0 persen di Indonesia pada 2019 mendatang.
"Setiap rusunawa lahannya seluas 1 hektar. Tanah disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), dan pengelolaan juga oleh Pemda. Kita hanya bantu membangun saja," kata Hadi.
Dia melanjutkan, Pemda nantinya akan membentuk unit pengelola teknis (UPT). UPT ini bertugas untuk menyeleksi masyarakat yang berhak tinggal.
Selain membangun rusunawa, pemerintah juga akan membangun rusun di dekat universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia.
"Nanti akan diklasifikasikan mahasiswa yang ditampung. Mahasiswa kan juga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), daripada harus membayar uang kost," jelas Hadi.
Program penanganan menuju "Kota Tanpa Kumuh 2019" menargetkan kawasan kumuh pada 2015 berkurang menjadi 8 persen atau 29.927 hektar, pada 2016 menjadi 6 persen atau 22.445 hektar, pada 2017 menjadi 4 persen atau 14.965 hektar, pada 2018 menjadi 2 persen 7.483 hektar, dan 0 persen pada 2019.
Program tersebut diawali dengan pengaturan dan perencanaan. Pada tahap pengaturan, pemerintah membentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan pendampingan penyusunan Rancangan Perda tentang kawasan kumuh.
Sementara untuk tahap perencanaan, pemerintah pusat menyusun Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di kota/kabupaten dan Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP).
Adapun kegiatan progam "Kota Tanpa Kumuh" ini, dibagi menjadi tiga yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pada tahap pemugaran, pemerintah memperbaiki dan membangun kembali menjadi permukiman layak huni.
"Saat pemugaran masyarakat tidak harus pindah," kata Hadi.
Adapun pada tahap peremajaan, masyarakat diharapkan bisa pindah secara temporer, sementara kawasannya diperbaiki.
Tahap terakhir adalah pemukiman kembali jika suatu lokasi tidak memungkinkan lagi dipugar atau diremajakan. Ketidakmungkinan ini berdasarkan kriteria lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang atau manusianya.
Pada tahap pemukiman kembali, pemerintah menyiapkan new site development dan pembangunan rumah susun sederhana.
