MEMILIH PEMIMPIN NEGERI
Beda dengan Polri, KPK Tetap Usut Perkara yang Libatkan Calon Kepala Daerah
Proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh oleh proses politik karena proses hukum di KPK yang sangat ketat.
Komisi II: Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pilkada Tak Tegas
Ketegasan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum amat diperlukan agar pelanggaran protokol Covid-19 tidak makin parah.
Cegah Penularan Covid-19, Para Paslon Kepala Daerah Harus Mampu Kendalikan Pendukung
Tahapan Pilkada 2020 masih cukup panjang. Jika paslon kepala daerah tak mampu kendalikan pendukung, potensi pelanggaran protokol kesehatan tinggi.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+