Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020

Sania Mashabi
Kompas.com - Kamis, 28 Januari 2021 | 09:57 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 hari ini, Kamis (28/1/2021).

Adapun hari ini MK akan menyidangkan sebanyak 34 perkara sengketa pilkada yang terbagi menjadi tiga panel.

"Pagi ini, untuk hari ketiga sidang pilkada untuk perkara nomor 89, 92 dan 04 dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, pengesahan alat bukti dan penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Baca juga: PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Anwar memimpin persidangan di panel satu yang terdiri dari perkara nomor 89 dan 92 terkait sengketa hasil pemilihan Bupati Barru sementara perkara nomor 04 adalah sengketa Bupati Bulukumba.

Kemudian ia juga akan menyidangkan perkara pangkajene dan Kepulauan, Bupati Luwu sebanyak dua perkara, Bupati Halmahera Selatan, utara, barat dan Halmahera timur sebanyak dua perkara.

Sementara panel dua akan menyidangkan perkara sengketa Bupati Nabire sebanyak tiga perkara, Bupati Raja, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Pegunungan, Bupati Tapanuli Selatan.

Selanjutnya Bupati Nunukan, Bupati Malinau, Wali Kota Bandar Lampung, dan Lampung Selatan sebanyak dua perkara.

Sedangkan panel ketiga akan menyidangkan perkara Bupati Lingga, Bupati Karimun, Wali Kota Batam, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Bangai.

Lalu Bupati Monowari Utara, Bupati Tojo Una-Una, Bupati Poso, Bupati Sigi, Bupati Tolitoli dan perkara Wali Kota Palu.

Adapun MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali.

Adapun, permohonan yang dicabut adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Magelang.

Baca juga: MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

PenulisSania Mashabi
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Nasional
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
Nasional
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
Nasional
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Regional
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Regional
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
Nasional
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
Nasional
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Regional
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Tren
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Nasional
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
Nasional
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Regional
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Nasional