Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi

Sania Mashabi
Kompas.com - Senin, 11 Januari 2021 | 20:12 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Khairul Fahmi mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi masih diperbolehkan untuk mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon meski sudah ada penetapan hasil Pilkada 2020.

Hal itu, ia katakan terkait Bawaslu Bandar Lampung yang mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pada pasangan nomor urut 3 di Pilkada Lampung.

"Kalau kita merujuk pada peraturan Bawaslu berkenaan dengan penanganan pelanggaran yang bersifat TSM itu Perbawaslu 9 Tahun 2020, bahwa sebelum dugaan pelanggaran administrasi bisa diajukan sebelum hari pemungutan suara," kata Fahmi dalam diskusi daring, Senin (11/1/2021).

"Dan juga bisa diajukan pada saat setelah proses pemungutan suara," ujar dia.

Baca juga: Ikuti Putusan Bawaslu, KPU Bandar Lampung Batalkan Pemenang Pilkada Sebagai Peserta

Oleh karena itu, Fahmi melihat sebenarnya tidak masalah jika Bawaslu mengeluarkan rekomendasi semacam itu.

Kendati sudah ada penetapan hasil Pilkada, lanjut dia, rekomendasi Bawaslu tidak serta merta bisa mendiskualifikasi atau membatalkan kemenangan pasangan calon terkait.

"Sehingga kalau kita baca putusa Bawaslu Lampung, dalam penyelesaian laporan ini memang tidak ada perintah untuk mencabut SK (surat keputusan) itu, tidak ada perintah mencabut SK penetapan. Yang ada mencabut SK penetapan pasangan calon," ucap dia.

Baca juga: Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Lampung memvonis pemenang Pilkada 2020 Bandar Lampung, paslon nomor urut 03 dibatalkan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah.

Putusan ini dibacakan dalam sidang vonis penanganan administrasi TSM yang digelar di Hotel Bukit Randu, Rabu (6/1/2021).

Dalam sidang yang juga disiarkan secara langsung di akun resmi Facebook Humas Bawaslu Lampung ini, majelis pemeriksa yakni Komisioner Bawaslu Lampung menyatakan, paslon nomor urut 03, Eva Dwiana – Dedy Amarullah itu terbukti melakukan pelanggaran TSM.

"Menyatakan, terlapor terbukti secara sah dan bersalah melakuan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif dengan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelanggara pemilihan dan pemilih," kata Ketua Majelis Pemeriksa, Fatikhatul Khoiriyah.

PenulisSania Mashabi
EditorBayu Galih
Terkini Lainnya
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Nasional
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Nasional
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
Nasional
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
Nasional
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Regional
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Nasional
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Seleb
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Nasional
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Regional
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
Nasional
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
Nasional
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Regional