Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada

Sania Mashabi
Kompas.com - Senin, 11 Januari 2021 | 19:38 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, permasalahan terkait pelanggaran perolehan suara dan keterpilihan calon seharusnya sudah selesai sebelum penetapan hasil Pilkada 2020.

Hal itu ia katakan terkait keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung yang merekomendasikan diskualifikasi pasangan nomor urut 3 pada Pilkada Lampung.

"Bahwa sebetulnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya sudah menegaskan hal-hal seperti ini di pemilu 2019 yang lalu," kata Fadli, dalam diskusi daring, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Raup Suara Terbanyak, Eva-Deddy Dibatalkan sebagai Peserta Pilkada Bandar Lampung, Ini Penyebabnya

"Pelanggaran yang berkaitan dengan perolehan suara, berkaitan dengan keterpilihan calon itu harus sudah selesai sebelum hasil pilkada atau hasil pemilu ini ditetapkan oleh KPU," tutur dia.

Fadli mengatakan, penegasan MK tersebut memang terkait dengan pemilihan umum, namun memiliki nilai yang sama dan bisa digunakan dalam pilkada.

"Karena konstruksi dan mekanisme penegakan hukumnya sama, batasan dan pembagian kewenangan antara Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, maupun alur manajemen penyelenggaran pilkada juga hampir sama," ujar Fadli.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu terkait diskualifikasi pasangan calon harus menjadi perhatian. Mengingat, ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Baca juga: Ikuti Putusan Bawaslu, KPU Bandar Lampung Batalkan Pemenang Pilkada Sebagai Peserta

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Lampung memvonis pemenang Pilkada 2020 Bandar Lampung, paslon nomor urut 03 dibatalkan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah.

Putusan ini dibacakan dalam sidang vonis penanganan administrasi TSM yang digelar di Hotel Bukit Randu, Rabu (6/1/2020).

Dalam sidang yang juga disiarkan secara langsung di akun resmi Facebook Humas Bawaslu Lampung ini, majelis pemeriksa yakni Komisioner Bawaslu Lampung menyatakan, paslon nomor urut 03, Eva Dwiana–Dedy Amarullah, terbukti melakukan pelanggaran TSM.

“Menyatakan, terlapor terbukti secara sah dan bersalah melakuan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif dengan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelanggara pemilihan dan pemilih,” kata Ketua Majelis Pemeriksa, Fatikhatul Khoiriyah.

PenulisSania Mashabi
EditorKristian Erdianto
Terkini Lainnya
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Nasional
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Nasional
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
Nasional
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
Nasional
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Regional
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Nasional
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Seleb
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Nasional
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Regional
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
Nasional
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
Nasional
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Regional