Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi

Achmad Nasrudin Yahya
Kompas.com - Selasa, 5 Januari 2021 | 17:26 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan mendapat pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pengamanan ini diberikan sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk pengamanan gedung MK.

"Obyek lain yang terlibat dengan MK pun kita amankan termasuk juga hakim, kediaman hakim, beserta keluarganya, ini pun menjadi prioritas pengamanan Polri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: 2 Calon Gubernur Sumbar Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada ke MK

Ia meyakini situasi pengamanan nanti bisa ditangani bersama dengan instansi terkait.

Selain itu, Rusdi berharap pengamanan ini juga bertujuan agar hakim bisa menjalankan tugasnya.

Di samping itu, pihaknya juga berharap hakim yang ditugaskan untuk memimpin persidangan sengketa hasil Pilkada bisa mengambil keputusan seadil-adilnya.

"Diharapkan dengan diamankan semuanya hakim yang menyidangkan sengketa Pilkada ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya dapat memutuskan sengketa Pilkada dengan seadil-adilnya," kata dia.

Baca juga: KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Diketahui, MK telah menerima 87 permohonan sengketa hasil Pilkada 2020. Di mana 77 permohonan di antaranya merupakan hasil Pilkada tingkat kabupaten.

Sementara, sembilan lainnya adalah pemilihan tingkat kota, yakni Tidore, Banjarmasin, Magelang, Bandar Lampung, dan Medan.

Kemudian Ternate, Balikpapan, Sungai Penuh, dan Tanjung Balai, serta satu sengketa hasil Pilgub Bengkulu.

PenulisAchmad Nasrudin Yahya
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional