Kasus Dugaan Politik Uang di Kutai Timur Dihentikan, Dianggap Tak Penuhi Unsur Pelanggaran

Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton
Kompas.com - Rabu, 16 Desember 2020 | 20:05 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/DIDIE SWIlustrasi pilkada

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) menghentikan kasus dugaan politik uang pada Pilkada Kabupaten Kutai Timur 2020.

Ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling mengatakan rapat pleno pihaknya memutuskan tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan karena tak memenuhi unsur.

“Tidak memenuhi unsur-unsurnya jadi kita hentikan,” ungkap dia singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada Depok Distop karena Saksi Enggan Diwawancarai

Andi tidak memberi penjelasan detail mengenai penghentian tersebut karena sedang bertugas di luar kota.

Komisioner Bawaslu Kutai Timur lainnya, Idris, juga tak memberi komentar saat dihubungi Kompas.com terpisah.

“Nanti kita akan rilis soal itu ya. Kami lagi rapat pleno,” ungkapnya singkat mengakhiri wawancara.

Sebelumnya, tim Advokasi Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang (ASKB) sebagai pelapor, melaporkan dugaan tindak pidana politik uang, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Bawaslu Terima 136 Laporan dan Temukan 36 Dugaan Politik Uang di Pilkada 2020

Pelapor membawa sejumlah bukti rekaman CCTV, foto uang pecahan Rp 50.000 enam lembar, bahan kampanye salah satu pasangan calon dan saksi.

Bukti lain gambar terang wajah salah satu paslon yang berilustrasikan paku tercoblos. Sementara dua pasangan lainnya berwarna hitam.

PenulisKontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton
EditorTeuku Muhammad Valdy Arief
Terkini Lainnya
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional